Presiden Lebanon, Joseph Aoun, memanggil Nawaf Salam untuk menunjuknya sebagai perdana menteri setelah sebagian besar anggota parlemen setuju dengan pencalonannya pada Senin, 13 Januari 2025.
Kantor Kepresidenan Lebanon mengatakan Salam, yang saat ini berada di luar negeri dan akan segera kembali ke tanah air pada hari Selasa, 14 Januari 2025.
"Salam mendapat dukungan dari 84 dari 128 anggota parlemen, dan Presiden Aoun kemudian memanggilnya agar segera membentuk pemerintahan," ungkap laporan Middle East Monitor.
Salam memperoleh dukungan dari faksi-faksi Kristen dan Druze, dan anggota parlemen Muslim Sunni terkemuka, termasuk sekutu Hizbullah.
Namun, anggota parlemen dari Hizbullah dan sekutunya, Gerakan Amal, yang memegang semua kursi yang disediakan untuk Syiah di parlemen, tidak menyebutkan nama siapa pun, yang menunjukkan bahwa mereka saat ini tidak bermaksud untuk berpartisipasi dalam pemerintahan Salam.
Anggota parlemen senior Hizbullah, Mohammed Raad, yang kelompoknya ingin petahana Najib Mikati tetap menjabat, mengatakan lawan Hizbullah berupaya memecah belah dan mengucilkan mereka.
Pemilihan panglima angkatan darat Jenderal Aoun minggu lalu, yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan Arab Saudi, merupakan tanda lain dari pergeseran dalam lanskap politik, di mana Hizbullah telah lama memegang pengaruh yang menentukan.
Sumber menyebut anggota parlemen Hizbullah menghadiri pertemuan mereka dengan Aoun lebih lambat dari yang dijadwalkan, menunda kedatangan mereka karena mereka melihat momentum yang membangun di belakang Salam.
Pemilihan Aoun dan penunjukan perdana menteri baru merupakan langkah-langkah untuk menghidupkan kembali lembaga-lembaga pemerintah Lebanon yang telah lumpuh selama lebih dari dua tahun, dengan negara tersebut tidak memiliki kepala negara maupun kabinet yang sepenuhnya berdaya.
Pemerintahan baru menghadapi tugas-tugas besar, termasuk membangun kembali wilayah-wilayah yang diratakan oleh serangan udara Israel selama perang dengan Hizbullah, dan meluncurkan reformasi yang telah lama terhenti untuk menghidupkan kembali ekonomi dan mengatasi akar penyebab runtuhnya sistem keuangan Lebanon pada tahun 2019.
Dalam peran sebelumnya sebagai komandan tentara yang didukung AS, Aoun memainkan peran penting dalam pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi AS antara Israel dan Hizbullah.
Persyaratan tersebut mengharuskan tentara Lebanon untuk dikerahkan ke Lebanon selatan saat pasukan Israel dan Hizbullah menarik pasukan.
