Berita

Pemimpin sementara Bangladesh Muhammad Yunus./AP

Dunia

Pemerintahan Sementara Bangladesh Dinilai Biarkan Kelompok Radikal

SENIN, 13 JANUARI 2025 | 23:01 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Kelompok radikal dituding menunggangi perubahan politik di Bangladesh setelah rezim Partai Liga Awami yang dipimpin PM Sheikh Hasina digulingkan pada 5 Agustus tahun lalu. 

Sejumlah kalangan yang peduli menyebutnya sebagai talibanisasi yang mengancam kelompok minoritas seperti umat Kristen, Hindu, dan Buddha.

La Croix, sebuah media berbahasa Prancis yang dekat dengan gereja Katolik menilai, pemerintahan transisi Bangladesh yang dipimpin peraih Nobel Muhammad Yunus terkesan membiarkan dan bahkan tutup mata pada aksi kelompok garis keras.


La Croix mengutip pernyataan seorang pendeta Bangladesh yang menerima banyak keluhan dari anggota masyarakat kelompok minoritas di sebuah desa di wilayah baratlaut Dhamirahat.

Organisasi hak asasi manusia Open Doors telah melaporkan beberapa contoh terbaru tentang meningkatnya penganiayaan terhadap kaum minoritas di Bangladesh.

Misalnya, Pendeta Sirajul dan keluarganya menerima ancaman pembunuhan ketika kelompok radikal mendatangi rumah mereka larut malam. 

“Jika penduduk desa tidak keluar, maka para pelaku akan menculik dan membunuh saya,” kata Pendeta Sirajul.

Kejadian lain dialami keluarga Kristen di Bangladesh barat. Rumah dan toko mereka dihancurkan kelompok intoleran.

Dalam laporan yang dikutip La Croix disebutkan, sekitar 20 orang bersenjata menyerang rumah dan toko milik warga bernama Tapon. Ketika penyerangan terjadi, Tapon sedang berada di rumah bersama istri, tiga anak, dan ayahnya yang sudah tua.

Karena takut akan keselamatan jiwa mereka, Tapon dan keluarga melarikan diri, meninggalkan semua yang telah mereka bangun dengan susah payah. Penyerang menjarah rumah dan toko mereka tanpa menyisakan apapun. 

Selama empat hari keluarga Tapon bersembunyi. Namun akhirnya mereka ditemukan kembali oleh penyerang dan dipaksa membayar uang yang begitu besar untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tapon dan keluarga akhirnya diselamatkan penduduk desa.

Kekerasan dan intoleransi di Bangladesh memiliki sejarah panjang. The European Conservative menyebutkan, kelahiran negara itu pun ditandai kekerasan oleh pemerintah Pakistan dan kelompok intoleran.

Pada tahun 1971 pemerintah Pakistan Barat yang kini dikenal sebagai Pakistan, melakukan kekerasan terhadap penduduk Bengali di Pakistan Timur yang kini dikenal sebagai Bangladesh.

Genosida berakhir setelah pihak militer India melakukan intervensi pada 3 Desember 1971. Dalam waktu kurang dari dua minggu, tentara Pakistan menyerah, dan memastikan kemerdekaan Bangladesh. Tiga tahun kemudian, Bangladesh diterima menjadi anggota PBB.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Lazismu Kupas Fikih Dam Haji: Daging Jangan Menumpuk di Satu Titik

Jumat, 15 Mei 2026 | 02:12

Telkom Gandeng ZTE Perkuat Pengembangan Infrastruktur Digital

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:51

Menerima Dubes Swedia

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:34

DPD Minta Pergub JKA Dikaji Ulang dan Kedepankan Musyawarah di Aceh

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:17

Benarkah Negeri ini Dirusak Pak Amien?

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:42

Pendidikan Tinggi sebagai Arena Mobilitas Vertikal Simbolik

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:37

KNMP Diharapkan Mampu Wujudkan Hilirisasi Perikanan

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:22

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Pembangunan SR Masuk Fase Darurat, Ditarget Rampung Juni 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:33

Harga Minyakita Masih Tinggi, Pengangkatan Wamenko Pangan Dinilai Percuma

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:18

Selengkapnya