Berita

Pemimpin sementara Bangladesh Muhammad Yunus./AP

Dunia

Pemerintahan Sementara Bangladesh Dinilai Biarkan Kelompok Radikal

SENIN, 13 JANUARI 2025 | 23:01 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Kelompok radikal dituding menunggangi perubahan politik di Bangladesh setelah rezim Partai Liga Awami yang dipimpin PM Sheikh Hasina digulingkan pada 5 Agustus tahun lalu. 

Sejumlah kalangan yang peduli menyebutnya sebagai talibanisasi yang mengancam kelompok minoritas seperti umat Kristen, Hindu, dan Buddha.

La Croix, sebuah media berbahasa Prancis yang dekat dengan gereja Katolik menilai, pemerintahan transisi Bangladesh yang dipimpin peraih Nobel Muhammad Yunus terkesan membiarkan dan bahkan tutup mata pada aksi kelompok garis keras.


La Croix mengutip pernyataan seorang pendeta Bangladesh yang menerima banyak keluhan dari anggota masyarakat kelompok minoritas di sebuah desa di wilayah baratlaut Dhamirahat.

Organisasi hak asasi manusia Open Doors telah melaporkan beberapa contoh terbaru tentang meningkatnya penganiayaan terhadap kaum minoritas di Bangladesh.

Misalnya, Pendeta Sirajul dan keluarganya menerima ancaman pembunuhan ketika kelompok radikal mendatangi rumah mereka larut malam. 

“Jika penduduk desa tidak keluar, maka para pelaku akan menculik dan membunuh saya,” kata Pendeta Sirajul.

Kejadian lain dialami keluarga Kristen di Bangladesh barat. Rumah dan toko mereka dihancurkan kelompok intoleran.

Dalam laporan yang dikutip La Croix disebutkan, sekitar 20 orang bersenjata menyerang rumah dan toko milik warga bernama Tapon. Ketika penyerangan terjadi, Tapon sedang berada di rumah bersama istri, tiga anak, dan ayahnya yang sudah tua.

Karena takut akan keselamatan jiwa mereka, Tapon dan keluarga melarikan diri, meninggalkan semua yang telah mereka bangun dengan susah payah. Penyerang menjarah rumah dan toko mereka tanpa menyisakan apapun. 

Selama empat hari keluarga Tapon bersembunyi. Namun akhirnya mereka ditemukan kembali oleh penyerang dan dipaksa membayar uang yang begitu besar untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tapon dan keluarga akhirnya diselamatkan penduduk desa.

Kekerasan dan intoleransi di Bangladesh memiliki sejarah panjang. The European Conservative menyebutkan, kelahiran negara itu pun ditandai kekerasan oleh pemerintah Pakistan dan kelompok intoleran.

Pada tahun 1971 pemerintah Pakistan Barat yang kini dikenal sebagai Pakistan, melakukan kekerasan terhadap penduduk Bengali di Pakistan Timur yang kini dikenal sebagai Bangladesh.

Genosida berakhir setelah pihak militer India melakukan intervensi pada 3 Desember 1971. Dalam waktu kurang dari dua minggu, tentara Pakistan menyerah, dan memastikan kemerdekaan Bangladesh. Tiga tahun kemudian, Bangladesh diterima menjadi anggota PBB.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Bahaya Tersembunyi Kerikil di Ban Mobil dan Cara Mengatasinya

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:15

PKS: Pemerintah harus Segera Tetapkan Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:14

Mengupas Bahaya Air Keras Menyusul Kasus Penyerangan Aktivis KontraS di Jakarta

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:52

Kemenhaj Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia dan Disabilitas

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:47

Qatar Kutuk Serangan Brutal Israel di Lebanon

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Tembus 103 Dolar AS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:10

AS Kirim Ribuan Marinir ke Timur Tengah, Iran Terancam Invasi Darat

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:41

Wall Street Rontok Menatap Kemungkinan Inflasi Global

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:23

Transformasi Kinerja BUKA: Dari Rugi Menjadi Laba Rp3,14 Triliun di 2025

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:08

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Selengkapnya