Berita

Pemimpin sementara Bangladesh Muhammad Yunus./AP

Global

Pemerintahan Sementara Bangladesh Dinilai Biarkan Kelompok Radikal

SENIN, 13 JANUARI 2025 | 23:01 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Kelompok radikal dituding menunggangi perubahan politik di Bangladesh setelah rezim Partai Liga Awami yang dipimpin PM Sheikh Hasina digulingkan pada 5 Agustus tahun lalu. 

Sejumlah kalangan yang peduli menyebutnya sebagai talibanisasi yang mengancam kelompok minoritas seperti umat Kristen, Hindu, dan Buddha.

La Croix, sebuah media berbahasa Prancis yang dekat dengan gereja Katolik menilai, pemerintahan transisi Bangladesh yang dipimpin peraih Nobel Muhammad Yunus terkesan membiarkan dan bahkan tutup mata pada aksi kelompok garis keras.


La Croix mengutip pernyataan seorang pendeta Bangladesh yang menerima banyak keluhan dari anggota masyarakat kelompok minoritas di sebuah desa di wilayah baratlaut Dhamirahat.

Organisasi hak asasi manusia Open Doors telah melaporkan beberapa contoh terbaru tentang meningkatnya penganiayaan terhadap kaum minoritas di Bangladesh.

Misalnya, Pendeta Sirajul dan keluarganya menerima ancaman pembunuhan ketika kelompok radikal mendatangi rumah mereka larut malam. 

“Jika penduduk desa tidak keluar, maka para pelaku akan menculik dan membunuh saya,” kata Pendeta Sirajul.

Kejadian lain dialami keluarga Kristen di Bangladesh barat. Rumah dan toko mereka dihancurkan kelompok intoleran.

Dalam laporan yang dikutip La Croix disebutkan, sekitar 20 orang bersenjata menyerang rumah dan toko milik warga bernama Tapon. Ketika penyerangan terjadi, Tapon sedang berada di rumah bersama istri, tiga anak, dan ayahnya yang sudah tua.

Karena takut akan keselamatan jiwa mereka, Tapon dan keluarga melarikan diri, meninggalkan semua yang telah mereka bangun dengan susah payah. Penyerang menjarah rumah dan toko mereka tanpa menyisakan apapun. 

Selama empat hari keluarga Tapon bersembunyi. Namun akhirnya mereka ditemukan kembali oleh penyerang dan dipaksa membayar uang yang begitu besar untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tapon dan keluarga akhirnya diselamatkan penduduk desa.

Kekerasan dan intoleransi di Bangladesh memiliki sejarah panjang. The European Conservative menyebutkan, kelahiran negara itu pun ditandai kekerasan oleh pemerintah Pakistan dan kelompok intoleran.

Pada tahun 1971 pemerintah Pakistan Barat yang kini dikenal sebagai Pakistan, melakukan kekerasan terhadap penduduk Bengali di Pakistan Timur yang kini dikenal sebagai Bangladesh.

Genosida berakhir setelah pihak militer India melakukan intervensi pada 3 Desember 1971. Dalam waktu kurang dari dua minggu, tentara Pakistan menyerah, dan memastikan kemerdekaan Bangladesh. Tiga tahun kemudian, Bangladesh diterima menjadi anggota PBB.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

Ketua KPK Bakal Babak Belur Gara-gara Nusron

Senin, 26 Oktober 2026 | 13:02

Hak Angket Ijazah Gibran Sudah Masuk Angin

Senin, 26 Oktober 2026 | 10:04

UPDATE

AMMN Cetak Laba Bersih Rp15,9 Triliun hingga September 2026

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 06:24

Hasto Ingatkan Kader PDIP Tak Boleh Takut Bela Rakyat

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 06:01

Kapolres Jakbar Obrak-abrik Kampung Boncos, Tiga Orang Dicokok

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 05:16

Respons Ijazah Gibran, PDIP: Tidak Ada Kebohongan yang Abadi

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 05:01

Fahira Idris Apresiasi Kepastian Ujian Ulang Siswa

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 04:36

Prajurit Marinir Perbaiki Jembatan di Distrik Aradide

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 04:11

Diduga Terjerat Kasus Korupsi, AKBP Edy Songkel Dicopot

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 04:00

Prabowo Didorong Percepat Reformasi Energi Nasional

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 03:31

Komunitas Pengawas WNA Desak Dirjen Pajak Telaah Dumas PT BCI

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 03:14

Jogja Cultural Wellness Festival 2026 Usung Wisata Kebugaran

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 03:00

Selengkapnya