Berita

Pemimpin sementara Bangladesh Muhammad Yunus./AP

Dunia

Pemerintahan Sementara Bangladesh Dinilai Biarkan Kelompok Radikal

SENIN, 13 JANUARI 2025 | 23:01 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Kelompok radikal dituding menunggangi perubahan politik di Bangladesh setelah rezim Partai Liga Awami yang dipimpin PM Sheikh Hasina digulingkan pada 5 Agustus tahun lalu. 

Sejumlah kalangan yang peduli menyebutnya sebagai talibanisasi yang mengancam kelompok minoritas seperti umat Kristen, Hindu, dan Buddha.

La Croix, sebuah media berbahasa Prancis yang dekat dengan gereja Katolik menilai, pemerintahan transisi Bangladesh yang dipimpin peraih Nobel Muhammad Yunus terkesan membiarkan dan bahkan tutup mata pada aksi kelompok garis keras.


La Croix mengutip pernyataan seorang pendeta Bangladesh yang menerima banyak keluhan dari anggota masyarakat kelompok minoritas di sebuah desa di wilayah baratlaut Dhamirahat.

Organisasi hak asasi manusia Open Doors telah melaporkan beberapa contoh terbaru tentang meningkatnya penganiayaan terhadap kaum minoritas di Bangladesh.

Misalnya, Pendeta Sirajul dan keluarganya menerima ancaman pembunuhan ketika kelompok radikal mendatangi rumah mereka larut malam. 

“Jika penduduk desa tidak keluar, maka para pelaku akan menculik dan membunuh saya,” kata Pendeta Sirajul.

Kejadian lain dialami keluarga Kristen di Bangladesh barat. Rumah dan toko mereka dihancurkan kelompok intoleran.

Dalam laporan yang dikutip La Croix disebutkan, sekitar 20 orang bersenjata menyerang rumah dan toko milik warga bernama Tapon. Ketika penyerangan terjadi, Tapon sedang berada di rumah bersama istri, tiga anak, dan ayahnya yang sudah tua.

Karena takut akan keselamatan jiwa mereka, Tapon dan keluarga melarikan diri, meninggalkan semua yang telah mereka bangun dengan susah payah. Penyerang menjarah rumah dan toko mereka tanpa menyisakan apapun. 

Selama empat hari keluarga Tapon bersembunyi. Namun akhirnya mereka ditemukan kembali oleh penyerang dan dipaksa membayar uang yang begitu besar untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tapon dan keluarga akhirnya diselamatkan penduduk desa.

Kekerasan dan intoleransi di Bangladesh memiliki sejarah panjang. The European Conservative menyebutkan, kelahiran negara itu pun ditandai kekerasan oleh pemerintah Pakistan dan kelompok intoleran.

Pada tahun 1971 pemerintah Pakistan Barat yang kini dikenal sebagai Pakistan, melakukan kekerasan terhadap penduduk Bengali di Pakistan Timur yang kini dikenal sebagai Bangladesh.

Genosida berakhir setelah pihak militer India melakukan intervensi pada 3 Desember 1971. Dalam waktu kurang dari dua minggu, tentara Pakistan menyerah, dan memastikan kemerdekaan Bangladesh. Tiga tahun kemudian, Bangladesh diterima menjadi anggota PBB.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya