Berita

Pemimpin sementara Bangladesh Muhammad Yunus./AP

Dunia

Pemerintahan Sementara Bangladesh Dinilai Biarkan Kelompok Radikal

SENIN, 13 JANUARI 2025 | 23:01 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Kelompok radikal dituding menunggangi perubahan politik di Bangladesh setelah rezim Partai Liga Awami yang dipimpin PM Sheikh Hasina digulingkan pada 5 Agustus tahun lalu. 

Sejumlah kalangan yang peduli menyebutnya sebagai talibanisasi yang mengancam kelompok minoritas seperti umat Kristen, Hindu, dan Buddha.

La Croix, sebuah media berbahasa Prancis yang dekat dengan gereja Katolik menilai, pemerintahan transisi Bangladesh yang dipimpin peraih Nobel Muhammad Yunus terkesan membiarkan dan bahkan tutup mata pada aksi kelompok garis keras.


La Croix mengutip pernyataan seorang pendeta Bangladesh yang menerima banyak keluhan dari anggota masyarakat kelompok minoritas di sebuah desa di wilayah baratlaut Dhamirahat.

Organisasi hak asasi manusia Open Doors telah melaporkan beberapa contoh terbaru tentang meningkatnya penganiayaan terhadap kaum minoritas di Bangladesh.

Misalnya, Pendeta Sirajul dan keluarganya menerima ancaman pembunuhan ketika kelompok radikal mendatangi rumah mereka larut malam. 

“Jika penduduk desa tidak keluar, maka para pelaku akan menculik dan membunuh saya,” kata Pendeta Sirajul.

Kejadian lain dialami keluarga Kristen di Bangladesh barat. Rumah dan toko mereka dihancurkan kelompok intoleran.

Dalam laporan yang dikutip La Croix disebutkan, sekitar 20 orang bersenjata menyerang rumah dan toko milik warga bernama Tapon. Ketika penyerangan terjadi, Tapon sedang berada di rumah bersama istri, tiga anak, dan ayahnya yang sudah tua.

Karena takut akan keselamatan jiwa mereka, Tapon dan keluarga melarikan diri, meninggalkan semua yang telah mereka bangun dengan susah payah. Penyerang menjarah rumah dan toko mereka tanpa menyisakan apapun. 

Selama empat hari keluarga Tapon bersembunyi. Namun akhirnya mereka ditemukan kembali oleh penyerang dan dipaksa membayar uang yang begitu besar untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tapon dan keluarga akhirnya diselamatkan penduduk desa.

Kekerasan dan intoleransi di Bangladesh memiliki sejarah panjang. The European Conservative menyebutkan, kelahiran negara itu pun ditandai kekerasan oleh pemerintah Pakistan dan kelompok intoleran.

Pada tahun 1971 pemerintah Pakistan Barat yang kini dikenal sebagai Pakistan, melakukan kekerasan terhadap penduduk Bengali di Pakistan Timur yang kini dikenal sebagai Bangladesh.

Genosida berakhir setelah pihak militer India melakukan intervensi pada 3 Desember 1971. Dalam waktu kurang dari dua minggu, tentara Pakistan menyerah, dan memastikan kemerdekaan Bangladesh. Tiga tahun kemudian, Bangladesh diterima menjadi anggota PBB.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Usut Tuntas Bandara Ilegal di Morowali yang Beroperasi Sejak Era Jokowi

Senin, 24 November 2025 | 17:20

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

UPDATE

Duka Banjir di Sumatera Bercampur Amarah

Jumat, 05 Desember 2025 | 06:04

DKI Rumuskan UMP 2026 Berkeadilan

Jumat, 05 Desember 2025 | 06:00

PIER Proyeksikan Ekonomi RI Lebih Kuat pada 2026

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:33

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

Kemenhut Cek Kayu Gelondongan Banjir Sumatera Pakai AIKO

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:00

Pemulihan UMKM Terdampak Bencana segera Diputuskan

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:35

Kaji Ulang Status 1.038 Pelaku Demo Ricuh Agustus

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:28

Update Korban Banjir Sumatera: 836 Orang Meninggal, 509 Orang Hilang

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:03

KPK Pansos dalam Prahara PBNU

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:17

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Selengkapnya