Berita

Kolase Raffi Ahmad/RMOL

Politik

Imbas Insiden Mobil Dinas RI 36

Dorongan Raffi Ahmad Mundur Hingga Pengusutan Harta Kekayaan Terus Bergulir

SENIN, 13 JANUARI 2025 | 08:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Insiden pengawalan sensasional yang melibatkan Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni sekaligus selebritas Raffi Ahmad dengan kendaraan dinas bernomor RI 36 menuai sorotan publik.

Koordinator Forum Masyarakat Madani (Formasi), Ahmad Syaripudin, angkat bicara terkait insiden tersebut. Menurut dia, aksi arogan di jalan raya ini memantik amarah publik dan dinilai sebagai cerminan buruk perilaku sejumlah public figure

Ahmad menilai tindakan tersebut tidak hanya mencoreng citra selebritas, tetapi juga memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.


"Ini adalah contoh nyata bagaimana selebritis seperti Raffi Ahmad yang memiliki privilese khusus malah menyalahgunakan kepercayaan publik. Pengawalan dengan kendaraan dinas RI 36 menunjukkan arogansi yang melukai rasa keadilan rakyat," ujar Ahmad kepada RMOL, Senin, 13 Januari 2025.

Ia menyoroti bahwa bukan kali ini saja Raffi Ahmad menjadi sorotan publik. Sebelumnya, ia pernah terlibat dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang sempat menggemparkan masyarakat. 

Tidak hanya itu, kekayaan fantastis Raffi dalam beberapa tahun terakhir juga mengundang tanda tanya besar. Namanya kerap terseret dalam beberapa kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Raffi Ahmad berhasil membentuk lebih dari belasan perusahaan. Ini menimbulkan kecurigaan, dari mana sumber kekayaannya? Apakah ini hasil kerja keras atau ada praktik tidak sehat seperti dugaan pencucian uang? Kejaksaan Agung, KPK, dan Kapolri harus segera mengusut hal ini,” tegas Ahmad.

Hingga kini, Raffi dikabarkan masih proses melengkapi daftar aset Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal dirinya telah menjadi pejabat publik sejak Oktober 2024 lalu.

Formasi juga menyoroti bahwa Raffi Ahmad yang memiliki jabatan mentereng di pemerintahan sebagai Utusan khusus Presiden Prabowo Subianto justru semakin menimbulkan keresahan di masyarakat. 

“Bagaimana mungkin seorang selebritas yang sering menuai kontroversi dipercaya mengemban posisi strategis? Ini tidak hanya memperburuk citra pemerintahan, tetapi juga menunjukkan ketidaksensitifan terhadap hati rakyat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pengangkatan Raffi Ahmad ke posisi tersebut semakin mencoreng citra pemerintahan yang belum genap bekerja 100 hari. Menurutnya, langkah ini adalah kesalahan fatal yang merugikan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat.

Formasi menyerukan agar pemerintah lebih selektif dalam menunjuk individu yang akan diberikan peran dalam pemerintahan.

"Jangan sampai keputusan ini menciptakan kesan bahwa pemerintah lebih mengutamakan popularitas dibandingkan integritas. Presiden harus segera mengevaluasi keputusan ini demi menjaga stabilitas politik dan kepercayaan rakyat," imbuh Ahmad.

Ahmad Syaripudin berharap agar insiden ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama pemerintah, untuk tidak mengabaikan kepentingan rakyat demi segelintir elite.

"Rakyat sudah cukup muak dengan perilaku arogan yang mencederai keadilan sosial. Pemerintah harus hadir memberikan contoh, bukan malah memperburuk keadaan, pejabat seperti Raffi Ahmad harus tahu diri, dia harus bertanggung jawab bukan hanya sekadar mengakui itu mobilnya, tapi harus mundur sebagai bentuk tanggung jawabnya" pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya