Berita

Kolase Raffi Ahmad/RMOL

Politik

Imbas Insiden Mobil Dinas RI 36

Dorongan Raffi Ahmad Mundur Hingga Pengusutan Harta Kekayaan Terus Bergulir

SENIN, 13 JANUARI 2025 | 08:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Insiden pengawalan sensasional yang melibatkan Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni sekaligus selebritas Raffi Ahmad dengan kendaraan dinas bernomor RI 36 menuai sorotan publik.

Koordinator Forum Masyarakat Madani (Formasi), Ahmad Syaripudin, angkat bicara terkait insiden tersebut. Menurut dia, aksi arogan di jalan raya ini memantik amarah publik dan dinilai sebagai cerminan buruk perilaku sejumlah public figure

Ahmad menilai tindakan tersebut tidak hanya mencoreng citra selebritas, tetapi juga memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.


"Ini adalah contoh nyata bagaimana selebritis seperti Raffi Ahmad yang memiliki privilese khusus malah menyalahgunakan kepercayaan publik. Pengawalan dengan kendaraan dinas RI 36 menunjukkan arogansi yang melukai rasa keadilan rakyat," ujar Ahmad kepada RMOL, Senin, 13 Januari 2025.

Ia menyoroti bahwa bukan kali ini saja Raffi Ahmad menjadi sorotan publik. Sebelumnya, ia pernah terlibat dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang sempat menggemparkan masyarakat. 

Tidak hanya itu, kekayaan fantastis Raffi dalam beberapa tahun terakhir juga mengundang tanda tanya besar. Namanya kerap terseret dalam beberapa kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Raffi Ahmad berhasil membentuk lebih dari belasan perusahaan. Ini menimbulkan kecurigaan, dari mana sumber kekayaannya? Apakah ini hasil kerja keras atau ada praktik tidak sehat seperti dugaan pencucian uang? Kejaksaan Agung, KPK, dan Kapolri harus segera mengusut hal ini,” tegas Ahmad.

Hingga kini, Raffi dikabarkan masih proses melengkapi daftar aset Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal dirinya telah menjadi pejabat publik sejak Oktober 2024 lalu.

Formasi juga menyoroti bahwa Raffi Ahmad yang memiliki jabatan mentereng di pemerintahan sebagai Utusan khusus Presiden Prabowo Subianto justru semakin menimbulkan keresahan di masyarakat. 

“Bagaimana mungkin seorang selebritas yang sering menuai kontroversi dipercaya mengemban posisi strategis? Ini tidak hanya memperburuk citra pemerintahan, tetapi juga menunjukkan ketidaksensitifan terhadap hati rakyat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pengangkatan Raffi Ahmad ke posisi tersebut semakin mencoreng citra pemerintahan yang belum genap bekerja 100 hari. Menurutnya, langkah ini adalah kesalahan fatal yang merugikan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat.

Formasi menyerukan agar pemerintah lebih selektif dalam menunjuk individu yang akan diberikan peran dalam pemerintahan.

"Jangan sampai keputusan ini menciptakan kesan bahwa pemerintah lebih mengutamakan popularitas dibandingkan integritas. Presiden harus segera mengevaluasi keputusan ini demi menjaga stabilitas politik dan kepercayaan rakyat," imbuh Ahmad.

Ahmad Syaripudin berharap agar insiden ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama pemerintah, untuk tidak mengabaikan kepentingan rakyat demi segelintir elite.

"Rakyat sudah cukup muak dengan perilaku arogan yang mencederai keadilan sosial. Pemerintah harus hadir memberikan contoh, bukan malah memperburuk keadaan, pejabat seperti Raffi Ahmad harus tahu diri, dia harus bertanggung jawab bukan hanya sekadar mengakui itu mobilnya, tapi harus mundur sebagai bentuk tanggung jawabnya" pungkasnya.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

UPDATE

Prabowo Desak Bos Batu Bara dan Sawit Dahulukan Pasar Domestik

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Polisi Harus Ungkap Pelaku Serangan Brutal terhadap Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Aparat Diminta Gercep Usut Penyiraman Air Keras terhadap Pembela HAM

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Prabowo Ingatkan Pejabat: Open House Lebaran Jangan Terlalu Mewah

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Bahlil Tepis Isu Batu Bara PLTU Menipis, Stok Rata-rata Masih 14 Hari

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:38

Purbaya Lapor Prabowo Banyak Ekonom Aneh yang Sebut RI Resesi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:32

Kekerasan Terhadap Pembela HAM Ancaman Nyata bagi Demokrasi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:12

Setengah Penduduk RI Diperkirakan Mudik Lebaran 2026

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:07

Mentan: Cadangan Beras Hampir Lima Juta Ton, Cukup Hingga Akhir Tahun

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:48

Komisi III DPR Minta Dalang Penyerangan Air Keras Aktivis KontraS Dibongkar

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:32

Selengkapnya