Berita

Pakar Ekonomi, Salamuddin Daeng/Repro

Politik

Jika Dikelola Benar, Sawit dan Batubara Bisa Hapus Seluruh PPN di Indonesia

MINGGU, 12 JANUARI 2025 | 21:10 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pendapatan negara dari kelapa sawit dan juga batubara sebetulnya bisa menghapus seluruh sistem pajak yang ada di Indonesia, jika dikelala keuangannya dengan baik dan benar oleh pemerintah.

Hal itu disampaikan oleh pakar ekonomi Salamuddin Daeng dalam acara diskusi virtial bertemakan Kenaikan PPN Tantangan Baru Bagi Konsumsi dan Lapangan Kerja, Minggu, 12 Januari 2025.

Menurutnya, permasalahan pajak di Indonesia bisa diatur dengan baik oleh pemerintah, jika ingin mengambil langkah ekstrem dengan menguras pendapatan dari sawit dan batubara yang berlimpah di Indonesia. 


“Jadi dengan sawit dan batubara, sebetulnya. masalah pajak bisa dihapus kalau ekstremnya begitu. Tapi apakah itu bisa ditempuh kita akan lihat perkembangannya nanti. Karena sistem yang berbeda yang kita anut sekarang,” kata Salamuddin Daeng.

Ia mengurai meskipun dari sektor minyak dan gas (Migas) mengalami penurunan, namun batubara menjadi jawara Indonesia di mata dunia, lantaran mampu memproduksi 1 milyar ton.

“Okelah migas kita sekarang menurun, tapi kan kita lihat batubara kita mencapai puncak ini, sekarang produksi batubara kita bisa mencapai 1 milyar ton, kalau 1 milyar ton batubara kita kalau sistemnya bagus,” katanya.

Salamuddin Daeng berpendapat, sistem bagi hasil penuh antara pemerintah dan pelaku eksportir batubara maka Indonesia bisa mendapatkan Rp1 ribu triliun dalam waktu cepat, jika dikelola dengan baik. 

“Kalau bagi dua saja pendapatan itu dengan negara, negara bisa mendapatkan 1000 triliun, ini belum yang lain, ada nikel, timah ada macem-macem seluruh sumber daya alam kita di dunia itu sebagai komoditas berada pada urutan teratas sebagai eksportir,” tutupnya.



Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Bahaya Tersembunyi Kerikil di Ban Mobil dan Cara Mengatasinya

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:15

PKS: Pemerintah harus Segera Tetapkan Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:14

Mengupas Bahaya Air Keras Menyusul Kasus Penyerangan Aktivis KontraS di Jakarta

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:52

Kemenhaj Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia dan Disabilitas

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:47

Qatar Kutuk Serangan Brutal Israel di Lebanon

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Tembus 103 Dolar AS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:10

AS Kirim Ribuan Marinir ke Timur Tengah, Iran Terancam Invasi Darat

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:41

Wall Street Rontok Menatap Kemungkinan Inflasi Global

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:23

Transformasi Kinerja BUKA: Dari Rugi Menjadi Laba Rp3,14 Triliun di 2025

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:08

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Selengkapnya