Berita

Pakar Ekonomi, Salamuddin Daeng/Repro

Politik

Jika Dikelola Benar, Sawit dan Batubara Bisa Hapus Seluruh PPN di Indonesia

MINGGU, 12 JANUARI 2025 | 21:10 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pendapatan negara dari kelapa sawit dan juga batubara sebetulnya bisa menghapus seluruh sistem pajak yang ada di Indonesia, jika dikelala keuangannya dengan baik dan benar oleh pemerintah.

Hal itu disampaikan oleh pakar ekonomi Salamuddin Daeng dalam acara diskusi virtial bertemakan Kenaikan PPN Tantangan Baru Bagi Konsumsi dan Lapangan Kerja, Minggu, 12 Januari 2025.

Menurutnya, permasalahan pajak di Indonesia bisa diatur dengan baik oleh pemerintah, jika ingin mengambil langkah ekstrem dengan menguras pendapatan dari sawit dan batubara yang berlimpah di Indonesia. 


“Jadi dengan sawit dan batubara, sebetulnya. masalah pajak bisa dihapus kalau ekstremnya begitu. Tapi apakah itu bisa ditempuh kita akan lihat perkembangannya nanti. Karena sistem yang berbeda yang kita anut sekarang,” kata Salamuddin Daeng.

Ia mengurai meskipun dari sektor minyak dan gas (Migas) mengalami penurunan, namun batubara menjadi jawara Indonesia di mata dunia, lantaran mampu memproduksi 1 milyar ton.

“Okelah migas kita sekarang menurun, tapi kan kita lihat batubara kita mencapai puncak ini, sekarang produksi batubara kita bisa mencapai 1 milyar ton, kalau 1 milyar ton batubara kita kalau sistemnya bagus,” katanya.

Salamuddin Daeng berpendapat, sistem bagi hasil penuh antara pemerintah dan pelaku eksportir batubara maka Indonesia bisa mendapatkan Rp1 ribu triliun dalam waktu cepat, jika dikelola dengan baik. 

“Kalau bagi dua saja pendapatan itu dengan negara, negara bisa mendapatkan 1000 triliun, ini belum yang lain, ada nikel, timah ada macem-macem seluruh sumber daya alam kita di dunia itu sebagai komoditas berada pada urutan teratas sebagai eksportir,” tutupnya.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

APKLI Perjuangan Ajak Publik Siap Hadapi Bonus Demografi 2030

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:26

Fahira Idris Apresiasi RUU Perampasan Aset Bakal Disahkan Desember

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:10

Pernyataan Budi Arie Tak Harus Menjadi Polemik

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:54

BPOM Gratiskan Izin Edar UMK Pangan Olahan

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:30

PP KMHDI Tuntut Presiden Evaluasi Kemenhut, Kemendikdasmen, dan Bakom

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:15

Menavigasi Turbulent Ocean, Menjinakkan Rivalitas Great Powers, dan Mematahkan Clash of Civilizations di Era Presiden SBY

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:00

Ketum Gibranku: Relawan Solid Kawal Prabowo-Gibran hingga 2029

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:59

Dua Tahun Warga Tegal Alur Pakai Jembatan Bambu, Dinas SDA Kena Semprot

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:42

Menguji Relevansi Teladan Rasulullah di Tengah Krisis Etika Global

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:40

Berbincang dengan Habib Rizieq

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:20

Selengkapnya