Berita

Pakar Ekonomi, Salamuddin Daeng/Repro

Politik

Jika Dikelola Benar, Sawit dan Batubara Bisa Hapus Seluruh PPN di Indonesia

MINGGU, 12 JANUARI 2025 | 21:10 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pendapatan negara dari kelapa sawit dan juga batubara sebetulnya bisa menghapus seluruh sistem pajak yang ada di Indonesia, jika dikelala keuangannya dengan baik dan benar oleh pemerintah.

Hal itu disampaikan oleh pakar ekonomi Salamuddin Daeng dalam acara diskusi virtial bertemakan Kenaikan PPN Tantangan Baru Bagi Konsumsi dan Lapangan Kerja, Minggu, 12 Januari 2025.

Menurutnya, permasalahan pajak di Indonesia bisa diatur dengan baik oleh pemerintah, jika ingin mengambil langkah ekstrem dengan menguras pendapatan dari sawit dan batubara yang berlimpah di Indonesia. 


“Jadi dengan sawit dan batubara, sebetulnya. masalah pajak bisa dihapus kalau ekstremnya begitu. Tapi apakah itu bisa ditempuh kita akan lihat perkembangannya nanti. Karena sistem yang berbeda yang kita anut sekarang,” kata Salamuddin Daeng.

Ia mengurai meskipun dari sektor minyak dan gas (Migas) mengalami penurunan, namun batubara menjadi jawara Indonesia di mata dunia, lantaran mampu memproduksi 1 milyar ton.

“Okelah migas kita sekarang menurun, tapi kan kita lihat batubara kita mencapai puncak ini, sekarang produksi batubara kita bisa mencapai 1 milyar ton, kalau 1 milyar ton batubara kita kalau sistemnya bagus,” katanya.

Salamuddin Daeng berpendapat, sistem bagi hasil penuh antara pemerintah dan pelaku eksportir batubara maka Indonesia bisa mendapatkan Rp1 ribu triliun dalam waktu cepat, jika dikelola dengan baik. 

“Kalau bagi dua saja pendapatan itu dengan negara, negara bisa mendapatkan 1000 triliun, ini belum yang lain, ada nikel, timah ada macem-macem seluruh sumber daya alam kita di dunia itu sebagai komoditas berada pada urutan teratas sebagai eksportir,” tutupnya.



Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya