Berita

Pakar Ekonomi, Salamuddin Daeng/Repro

Politik

Jika Dikelola Benar, Sawit dan Batubara Bisa Hapus Seluruh PPN di Indonesia

MINGGU, 12 JANUARI 2025 | 21:10 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pendapatan negara dari kelapa sawit dan juga batubara sebetulnya bisa menghapus seluruh sistem pajak yang ada di Indonesia, jika dikelala keuangannya dengan baik dan benar oleh pemerintah.

Hal itu disampaikan oleh pakar ekonomi Salamuddin Daeng dalam acara diskusi virtial bertemakan Kenaikan PPN Tantangan Baru Bagi Konsumsi dan Lapangan Kerja, Minggu, 12 Januari 2025.

Menurutnya, permasalahan pajak di Indonesia bisa diatur dengan baik oleh pemerintah, jika ingin mengambil langkah ekstrem dengan menguras pendapatan dari sawit dan batubara yang berlimpah di Indonesia. 


“Jadi dengan sawit dan batubara, sebetulnya. masalah pajak bisa dihapus kalau ekstremnya begitu. Tapi apakah itu bisa ditempuh kita akan lihat perkembangannya nanti. Karena sistem yang berbeda yang kita anut sekarang,” kata Salamuddin Daeng.

Ia mengurai meskipun dari sektor minyak dan gas (Migas) mengalami penurunan, namun batubara menjadi jawara Indonesia di mata dunia, lantaran mampu memproduksi 1 milyar ton.

“Okelah migas kita sekarang menurun, tapi kan kita lihat batubara kita mencapai puncak ini, sekarang produksi batubara kita bisa mencapai 1 milyar ton, kalau 1 milyar ton batubara kita kalau sistemnya bagus,” katanya.

Salamuddin Daeng berpendapat, sistem bagi hasil penuh antara pemerintah dan pelaku eksportir batubara maka Indonesia bisa mendapatkan Rp1 ribu triliun dalam waktu cepat, jika dikelola dengan baik. 

“Kalau bagi dua saja pendapatan itu dengan negara, negara bisa mendapatkan 1000 triliun, ini belum yang lain, ada nikel, timah ada macem-macem seluruh sumber daya alam kita di dunia itu sebagai komoditas berada pada urutan teratas sebagai eksportir,” tutupnya.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya