Berita

Pakar Ekonomi, Salamuddin Daeng/Repro

Politik

Jika Dikelola Benar, Sawit dan Batubara Bisa Hapus Seluruh PPN di Indonesia

MINGGU, 12 JANUARI 2025 | 21:10 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pendapatan negara dari kelapa sawit dan juga batubara sebetulnya bisa menghapus seluruh sistem pajak yang ada di Indonesia, jika dikelala keuangannya dengan baik dan benar oleh pemerintah.

Hal itu disampaikan oleh pakar ekonomi Salamuddin Daeng dalam acara diskusi virtial bertemakan Kenaikan PPN Tantangan Baru Bagi Konsumsi dan Lapangan Kerja, Minggu, 12 Januari 2025.

Menurutnya, permasalahan pajak di Indonesia bisa diatur dengan baik oleh pemerintah, jika ingin mengambil langkah ekstrem dengan menguras pendapatan dari sawit dan batubara yang berlimpah di Indonesia. 


“Jadi dengan sawit dan batubara, sebetulnya. masalah pajak bisa dihapus kalau ekstremnya begitu. Tapi apakah itu bisa ditempuh kita akan lihat perkembangannya nanti. Karena sistem yang berbeda yang kita anut sekarang,” kata Salamuddin Daeng.

Ia mengurai meskipun dari sektor minyak dan gas (Migas) mengalami penurunan, namun batubara menjadi jawara Indonesia di mata dunia, lantaran mampu memproduksi 1 milyar ton.

“Okelah migas kita sekarang menurun, tapi kan kita lihat batubara kita mencapai puncak ini, sekarang produksi batubara kita bisa mencapai 1 milyar ton, kalau 1 milyar ton batubara kita kalau sistemnya bagus,” katanya.

Salamuddin Daeng berpendapat, sistem bagi hasil penuh antara pemerintah dan pelaku eksportir batubara maka Indonesia bisa mendapatkan Rp1 ribu triliun dalam waktu cepat, jika dikelola dengan baik. 

“Kalau bagi dua saja pendapatan itu dengan negara, negara bisa mendapatkan 1000 triliun, ini belum yang lain, ada nikel, timah ada macem-macem seluruh sumber daya alam kita di dunia itu sebagai komoditas berada pada urutan teratas sebagai eksportir,” tutupnya.



Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya