Berita

Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah (tengah)/RMOL

Politik

Sikap Politik PDIP ke Pemerintahan Prabowo Dijamin Tidak Seperti Era SBY

SABTU, 11 JANUARI 2025 | 10:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan berbeda seperti era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Meski sama-sama berada di luar pemerintahan, PDIP yang dipimpin Megawati Soekarnoputri akan mendukung Presiden Prabowo lantaran hubungan keduanya terjalin baik sejak lama.

Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah mengatakan, pihaknya sempat diutus khusus oleh Megawati untuk berkomunikasi dengan Prabowo, jauh sebelum dilantik sebagai Presiden ke-8 RI.


Saat itu, kata Basarah, salah satu poin penting pesan Megawati adalah PDIP tidak menganut paham oposisi dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Sebab, dalam filosofi Pancasila, yang menjadi dasar ideologi partai, esensi negara adalah gotong royong.

“Oleh karena itu Bu Mega mengatakan, PDIP akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader garis miring anggota PDIP sebagai anggota Kabinet Pemerintahan Prabowo,” tegas Basarah di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat malam, 10 Januari 2025.

Basarah juga menegaskan, sikap politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo tidak sama dengan posisi politik PDIP di masa pemerintahan SBY tahun 2004-2014 silam. Kala itu, PDIP menjadi partai yang sangat kritis terhadap pemerintahan SBY selama dua periode.

“Mengapa demikian? Karena kata Ibu Mega lebih lanjut, ‘saya memiliki hubungan persahabatan yang panjang dan baik dengan Pak Prabowo, Ibu menyebutnya Mas Bowo. Hubungan panjang dan baik ini akan menjadi fondasi sarana komunikasi dan koordinasi saya (Megawati) dengan Mas Bowo',” ucap Basarah menyampaikan pesan Megawati.

Meski demikian, keputusan lebih lanjut mengenai posisi PDIP dalam pemerintahan Prabowo akan ditetapkan dalam Kongres VI, sebagai forum tertinggi partai.

“Tentu penjabaran dan implementasinya akan dilakukan dengan menggunakan hak prerogatif Ibu Megawati sebagai Ketua Partai, mandatoris kongres,” demikian Basarah.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya