Berita

Menara kembar WTC ditabrak pesawat yang dibajak teroris saat serangan 9/11/Net

Dunia

Pengadilan AS Tolak Kesepakatan Plea Deal Terdakwa 9/11

SABTU, 11 JANUARI 2025 | 08:42 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pengadilan militer AS di Guantanamo telah menunda proses 'plea deal' atau kesepakatan pengakuan  bersalah yang melibatkan Khalid Sheikh Mohammed, tersangka utama serangan 9/11. 

Dikutip dari Associated Press, Sabtu 11 Januari 2025, dengan kesepakatan ini Mohammed dan dua terdakwa lainnya, Walid bin Attash dan Mustafa al-Hawsawi, diberi kesempatan untuk mengaku bersalah atas 2.976 dakwaan pembunuhan. Jika itu dilakukan maka imbalannya adalah hukuman seumur hidup, bukan hukuman mati. 

Namun, pemerintahan Presiden Joe Biden nampaknya melakukan intervensi agar proses 'plea deal' berlarut-larut atau ditunda

Awalnya, Departemen Pertahanan AS, di bawah Menteri Lloyd Austin, mendukung kesepakatan pembelaan ini. Namun, pada bulan Agustus 2024, Austin membatalkan kesepakatan tersebut, beralasan bahwa kejahatan 11 September terlalu serius untuk tidak mempertimbangkan hukuman mati. 

Setelah upaya intervensi dari Austin ditolak oleh hakim di Guantanamo dan panel peninjauan militer, pemerintah AS membawa kasus ini ke pengadilan banding pada Selasa, 7 Januari 2025. 

Pengadilan banding federal Distrik Columbia telah menunda proses 'plea deal' ini untuk memungkinkan pengadilan menerima argumen lebih lanjut. Keputusan akhir mengenai validitas kesepakatan pembelaan ini masih belum ditentukan. 

Proses hukum ini melibatkan pertimbangan kompleks antara keinginan untuk mencapai keadilan bagi korban serangan 9/11 dan tantangan hukum terkait penggunaan pernyataan yang diperoleh melalui metode interogasi yang kontroversial, termasuk penyiksaan. 

Beberapa pernyataan yang diberikan oleh Mohammed dan terdakwa lainnya mungkin tidak dapat digunakan di pengadilan karena metode interogasi yang digunakan. 

Dengan penundaan tersebut, proses hukum ini akan berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, yang menjabat mulai 9 Januari 2025. Keputusan yang diambil oleh pemerintahan Trump akan memengaruhi kelanjutan proses hukum ini.

Sementara itu, keluarga korban serangan 9/11 telah diberitahu bahwa kesepakatan pembelaan ini adalah "jalan terbaik menuju finalitas dan keadilan". Namun, beberapa keluarga merasa bahwa proses hukum yang panjang dan kompleks ini belum memberikan keadilan yang mereka harapkan. 

Proses hukum ini terus berlanjut, dan keputusan akhir mengenai nasib para terdakwa masih belum ditentukan.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

BRI Salurkan KUR Rp27,72 Triliun dalam 2 Bulan

Senin, 10 Maret 2025 | 11:38

Badai Alfred Mengamuk di Queensland, Ribuan Rumah Gelap Gulita

Senin, 10 Maret 2025 | 11:38

DPR Cek Kesiapan Anggaran PSU Pilkada 2025

Senin, 10 Maret 2025 | 11:36

Rupiah Loyo ke Rp16.300 Hari Ini

Senin, 10 Maret 2025 | 11:24

Elon Musk: AS Harus Keluar dari NATO Supaya Berhenti Biayai Keamanan Eropa

Senin, 10 Maret 2025 | 11:22

Presiden Prabowo Diharapkan Jamu 38 Bhikkhu Thudong

Senin, 10 Maret 2025 | 11:19

Harga Emas Antam Merangkak Naik, Cek Daftar Lengkapnya

Senin, 10 Maret 2025 | 11:16

Polisi Harus Usut Tuntas Korupsi Isi MinyaKita

Senin, 10 Maret 2025 | 11:08

Pasar Minyak Masih Terdampak Kebijakan Tarif AS, Harga Turun di Senin Pagi

Senin, 10 Maret 2025 | 11:06

Lebaran di Jakarta Tetap Seru Meski Ditinggal Pemudik

Senin, 10 Maret 2025 | 10:50

Selengkapnya