Berita

Menara kembar WTC ditabrak pesawat yang dibajak teroris saat serangan 9/11/Net

Dunia

Pengadilan AS Tolak Kesepakatan Plea Deal Terdakwa 9/11

SABTU, 11 JANUARI 2025 | 08:42 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pengadilan militer AS di Guantanamo telah menunda proses 'plea deal' atau kesepakatan pengakuan  bersalah yang melibatkan Khalid Sheikh Mohammed, tersangka utama serangan 9/11. 

Dikutip dari Associated Press, Sabtu 11 Januari 2025, dengan kesepakatan ini Mohammed dan dua terdakwa lainnya, Walid bin Attash dan Mustafa al-Hawsawi, diberi kesempatan untuk mengaku bersalah atas 2.976 dakwaan pembunuhan. Jika itu dilakukan maka imbalannya adalah hukuman seumur hidup, bukan hukuman mati. 

Namun, pemerintahan Presiden Joe Biden nampaknya melakukan intervensi agar proses 'plea deal' berlarut-larut atau ditunda


Awalnya, Departemen Pertahanan AS, di bawah Menteri Lloyd Austin, mendukung kesepakatan pembelaan ini. Namun, pada bulan Agustus 2024, Austin membatalkan kesepakatan tersebut, beralasan bahwa kejahatan 11 September terlalu serius untuk tidak mempertimbangkan hukuman mati. 

Setelah upaya intervensi dari Austin ditolak oleh hakim di Guantanamo dan panel peninjauan militer, pemerintah AS membawa kasus ini ke pengadilan banding pada Selasa, 7 Januari 2025. 

Pengadilan banding federal Distrik Columbia telah menunda proses 'plea deal' ini untuk memungkinkan pengadilan menerima argumen lebih lanjut. Keputusan akhir mengenai validitas kesepakatan pembelaan ini masih belum ditentukan. 

Proses hukum ini melibatkan pertimbangan kompleks antara keinginan untuk mencapai keadilan bagi korban serangan 9/11 dan tantangan hukum terkait penggunaan pernyataan yang diperoleh melalui metode interogasi yang kontroversial, termasuk penyiksaan. 

Beberapa pernyataan yang diberikan oleh Mohammed dan terdakwa lainnya mungkin tidak dapat digunakan di pengadilan karena metode interogasi yang digunakan. 

Dengan penundaan tersebut, proses hukum ini akan berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, yang menjabat mulai 9 Januari 2025. Keputusan yang diambil oleh pemerintahan Trump akan memengaruhi kelanjutan proses hukum ini.

Sementara itu, keluarga korban serangan 9/11 telah diberitahu bahwa kesepakatan pembelaan ini adalah "jalan terbaik menuju finalitas dan keadilan". Namun, beberapa keluarga merasa bahwa proses hukum yang panjang dan kompleks ini belum memberikan keadilan yang mereka harapkan. 

Proses hukum ini terus berlanjut, dan keputusan akhir mengenai nasib para terdakwa masih belum ditentukan.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya