Ekonom Usul Genjot Penerimaan Negara Lewat Pajak Kekayaan

Pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan negara melalui kebijakan perpajakan yang lebih progresif, khususnya dengan menyasar masyarakat kelas menengah atas. 

"Artinya, untuk masyarakat kelas menengah atas yang memang daya belinya masih cukup kuat, tentunya tadi pajak progresif ini ataupun pajak kekayaan itu saya pikir bisa dieksplorasi lebih jauh lagi oleh pemerintah," kata Chief Economist PermataBank, Josua Pardede dalam wawancara dengan RMOL pada Jumat 10 Januari 2025.

Ia menekankan pentingnya kebijakan pajak yang tidak membebani masyarakat kelas menengah bawah, yang pengeluarannya sudah cukup besar. 

"Kalau pemerintah lebih bijak lagi dan bisa mengelola belanjanya dengan bijaksana, tentunya harapannya pemerintah bisa meningkatkan penerimaan tanpa mengganggu daya beli masyarakat kelas menengah," tambahnya.

Josua juga memberikan contoh sektor-sektor yang dapat menjadi fokus pemerintah dalam kebijakan perpajakan. Ia menilai kinerja beberapa sektor, seperti pertambangan, masih cukup baik sehingga mampu memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) badan dengan optimal.

"Namun, untuk industri padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki, yang kondisinya masih cukup struggling, pemerintah mungkin perlu memberikan insentif pajak," jelasnya.

Menurut Josua, sistem perpajakan yang progresif perlu diterapkan secara lebih terarah, dengan pemetaan granular terhadap industri-industri yang memiliki kinerja baik agar kontribusinya terhadap penerimaan negara bisa meningkat.

"Dengan pendekatan yang lebih spesifik, pemerintah bisa mendapatkan tambahan penerimaan pajak tanpa menghambat pertumbuhan industri dan daya beli masyarakat," pungkasnya.