Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata (tangkapan layar/RMOL)
Direktur Eksekutif Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pernyataan Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata, terkait pembelaan terhadap anggota TNI Angkatan Laut (AL) yang terlibat dalam kasus penembakan terhadap seorang pemilik rental mobil (IA) yang tewas ditembak di Tol Tangerang Merak.
Pernyataan tersebut dinilai melukai hati rakyat dan menunjukkan problem kritis dalam organisasi TNI yang semakin menjauh dari rakyat.
"Silakan saja membela kepentingan anak buah, tetapi dalam kasus ini terdapat masalah struktural yang serius. Problem ini menunjukkan adanya degradasi dan pergeseran budaya serta karakter tentara rakyat yang seharusnya menjunjung tinggi korsa dan sumpah prajurit," ujar Noor Azhari dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat, 10 Januari 2025.
Noor Azhari menyebut istilah "kill or be killed" yang digunakan sebagai pembelaan terhadap tindakan kriminal anggota TNI AL menjadi sebuah ironi yang berbahaya. Menurutnya, narasi seperti itu tidak hanya mencederai citra TNI sebagai tentara rakyat, tetapi juga dapat menciptakan jarak yang semakin lebar antara militer dan masyarakat sipil.
"Narasi apologi seperti ini, jika terus dikembangkan, akan liar dan memperburuk citra TNI di mata rakyat. Tentara berpotensi dipersepsikan bukan lagi sebagai pelindung rakyat, melainkan sebagai ancaman," tambahnya.
Noor Azhari mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera memerintahkan aparat hukum mengusut tuntas kasus ini. Ia juga meminta agar pejabat TNI yang memberikan pembelaan terhadap tindakan kriminal seperti ini segera dicopot dari jabatannya.
"Pejabat TNI seperti ini harus dipecat. Presiden Prabowo harus menunjukkan komitmen dengan menginstruksikan tindakan hukum yang tegas terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh oknum Anggota TNI AL ini," tegasnya.
Menurut Noor Azhari, kasus ini tidak hanya mencerminkan masalah individu, tetapi juga menunjukkan problem struktural dalam organisasi TNI.
Kesenjangan kesejahteraan prajurit dianggap menjadi salah satu faktor yang mendorong perubahan perilaku dan orientasi tentara yang sejatinya dekat dengan rakyat.
"Masalah ini adalah puncak gunung es dari kesenjangan kesejahteraan serdadu. Ketika kebutuhan dasar prajurit tidak terpenuhi dengan baik, maka orientasi mereka berubah, yang akhirnya menciptakan tindakan-tindakan menyimpang seperti kasus penembakan hingga menewaskan bos rental oleh oknum Anggota TNI AL ini," papar Noor Azhari.
Lebih jauh, Noor Azhari menyoroti bahwa tindakan ini adalah pelanggaran serius terhadap sumpah prajurit yang seharusnya menjadikan rakyat sebagai prioritas utama dalam pengabdian. Ia menegaskan bahwa TNI harus kembali pada nilai-nilai dasar sebagai tentara rakyat.
"Degradasi nilai ini mengkhianati semangat korsa dan jati diri TNI. Jiwa tentara rakyat yang seharusnya melindungi rakyat kini justru melawan sumpah itu. Hal ini tidak bisa dibiarkan," katanya.
Jika tidak ada langkah serius untuk menangani kasus ini, Noor Azhari khawatir bahwa citra TNI akan semakin terpuruk. Ia menegaskan bahwa TNI harus berbenah diri dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali.
"TNI harus introspeksi. Jangan sampai kasus ini membuat rakyat kehilangan kepercayaan pada institusi yang seharusnya melindungi mereka," tutupnya.
Laksdya Denih Hendrata menyatakan tiga anggota TNI AL yang terlibat penembakan bos rental itu, yakni Sertu AA, Sertu RH, dan KLK BA, sempat dikeroyok sekitar 15 orang tak dikenal di Rest Area Tol Tangerang-Merak itu.
“Kalau seandainya dihadapkan pada pengeroyokan, berarti kan sebetulnya sama-sama tidak tahu siapa yang akan mati. Jadi, kita saja kalau terdesak ya pasti akan mencari, akan bela diri, akan mencari benda untuk membela diri, mengamankan,” ujar Denih dalam konferensi pers di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, 6 Januari 2025.
