Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Koalisi Gemuk Kepala Daerah Terpilih Berpotensi Membelot dari Rakyat

JUMAT, 10 JANUARI 2025 | 13:02 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Keberpihakan kepala daerah terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, diperkirakan akan bersifat ambigu terutama bagi yang diusung banyak partai politik (parpol) atau biasa disebut koalisi gemuk. 

Deputi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Aji Pangestu mengatakan, pihaknya mendapati mayoritas pemenang Pilkada Serentak 2024 di tingkat provinsi dimenangkan pasangan calon yang didukung koalisi gemuk. 

"Menilik kondisi tersebut terdapat dua kemungkinan. Pertama, partai pendukung pemenang paslon akan saling bersinergi untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan dukungan rakyat atau justru berpihak kepada pemodal pemenangan yang membantu proses pencalonan," ujar Aji kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL pada Jumat, 10 Januari 2025. 


Di samping itu Aji juga memandang, koalisi parpol yang mendukung pasangan calon kepala daerah terpilih berpotensi mengutamakan kepentingan kelompoknya, dalam proses pembuatan kebijakan pemerintahan daerah. 

"Pendukung paslon (pasangan calon) dalam hal ini partai politik akan melakukan pembelotan politik dalam hal menata kebijakan untuk kepentingan elektoral parpol masing-masing," tuturnya. 

Kendati begitu, dia menyarankan agar parpol-parpol yang telah memenangkan paslon kepala daerah tetap berpihak kepada masyarakat, dalam menjalankan peranannya mengawal pembentukan kebijakan pemerintahan daerah. 

"Idealnya parpol dalam 5 tahun rentang jabatan harus mampu merealisasikan visi misi dan tujuan dari pasangan calon yang mereka dukung. Bukan sebagai kompresor yang hanya memainkan peran menjelang kontestasi pilkada," harapnya. 

"Sudah saatnya parpol berbenah untuk memperbaiki struktur dan fungsi kelembagaan internal untuk mempersiapkan kandidat baik pemimpin ke depan atau penguatan kader yang lebih berpihak kepada hajat rakyat," demikian Aji menambahkan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya