Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Koalisi Gemuk Kepala Daerah Terpilih Berpotensi Membelot dari Rakyat

JUMAT, 10 JANUARI 2025 | 13:02 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Keberpihakan kepala daerah terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, diperkirakan akan bersifat ambigu terutama bagi yang diusung banyak partai politik (parpol) atau biasa disebut koalisi gemuk. 

Deputi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Aji Pangestu mengatakan, pihaknya mendapati mayoritas pemenang Pilkada Serentak 2024 di tingkat provinsi dimenangkan pasangan calon yang didukung koalisi gemuk. 

"Menilik kondisi tersebut terdapat dua kemungkinan. Pertama, partai pendukung pemenang paslon akan saling bersinergi untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan dukungan rakyat atau justru berpihak kepada pemodal pemenangan yang membantu proses pencalonan," ujar Aji kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL pada Jumat, 10 Januari 2025. 


Di samping itu Aji juga memandang, koalisi parpol yang mendukung pasangan calon kepala daerah terpilih berpotensi mengutamakan kepentingan kelompoknya, dalam proses pembuatan kebijakan pemerintahan daerah. 

"Pendukung paslon (pasangan calon) dalam hal ini partai politik akan melakukan pembelotan politik dalam hal menata kebijakan untuk kepentingan elektoral parpol masing-masing," tuturnya. 

Kendati begitu, dia menyarankan agar parpol-parpol yang telah memenangkan paslon kepala daerah tetap berpihak kepada masyarakat, dalam menjalankan peranannya mengawal pembentukan kebijakan pemerintahan daerah. 

"Idealnya parpol dalam 5 tahun rentang jabatan harus mampu merealisasikan visi misi dan tujuan dari pasangan calon yang mereka dukung. Bukan sebagai kompresor yang hanya memainkan peran menjelang kontestasi pilkada," harapnya. 

"Sudah saatnya parpol berbenah untuk memperbaiki struktur dan fungsi kelembagaan internal untuk mempersiapkan kandidat baik pemimpin ke depan atau penguatan kader yang lebih berpihak kepada hajat rakyat," demikian Aji menambahkan.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya