Pendapatan Petani dan Transmigran Lampaui Gaji Menteri, Mungkinkah?

Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan transmigran hingga pendapatannya melampaui gaji seorang menteri. 

Hal ini ditegaskan dalam kerja sama antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) yang ditandai dengan penandatanganan MoU di Jakarta, Kamis 9 Januari 2025.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman tidak ingin petani dan transmigran dianggap warga kelas dua. Dengan kolaborasi ini, diharapkan mereka mendapatkan penghasilan yang jauh lebih layak.

"Kita yakin dengan kolaborasi antara Kementerian Transmigrasi yang menyediakan lahan dan tenaga kerja, serta Kementerian Pertanian yang menyiapkan sawah, alat mesin pertanian dan bimbingan, petani dan transmigran bisa lebih sejahtera, dengan pendapatan di atas gaji Menteri," kata Iftitah.

Kerja sama ini bertujuan mendukung program swasembada pangan nasional melalui optimalisasi lahan pertanian. Tahun ini, pemerintah menargetkan membuka 500 ribu hektare lahan baru dan mencetak sawah di wilayah prioritas.

Pendekatan "Brigade Pangan" juga akan diterapkan, di mana 15 petani akan dilatih untuk mengelola setiap 200 hektare lahan dengan bantuan alat mesin modern.

"Kami siap mendukung Kementerian Pertanian sebagai leading sector dalam swasembada pangan ini. Ibaratnya, Kementan sebagai Infanteri, kami siap mendukung sebagai Kavaleri," tandasnya.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menambahkan bahwa program ini sudah menunjukkan hasil. Program ini merupakan bagian dari prioritas Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. 

“Dengan teknologi modern, petani muda di berbagai daerah sudah bisa menghasilkan Rp15-20 juta bersih per bulan," tutup Mentan.