Berita

Pendiri Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti/RMOL

Politik

Aktivis Geram KPK Cuma Nunggu Laporan Masyarakat soal Korupsi Jokowi

KAMIS, 09 JANUARI 2025 | 12:42 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta masyarakat untuk kembali melaporkan dugaan korupsi keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sangat bertolak belakang. 

Sebaliknya, KPK justru memproses hukum lawan politik Jokowi yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meskipun kasusnya sudah terjadi 5 tahun lalu.

Hal itu disampaikan pendiri Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti yang juga aktivis Nurani 98 saat menyambangi Gedung Merah Putih untuk mendesak KPK segera mengusut dugaan korupsi keluarga Jokowi.


"KPK itu dibiayai oleh negara supaya asal ngendus saja, dia cari tau tuh, jadi nggak harus nunggu-nunggu laporan," kata Ray seperti dikutip Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis, 9 Januari 2025.

Ray pun mencium adanya perbedaan sikap dari KPK ketika mentersangkakan Hasto Kristiyanto, padahal perkaranya sudah terjadi 5 tahun lalu.

"Kalau terkait kasus seperti ini dia nunggu-nunggu laporan, kalau kasus lawan politik, 5 tahun pun dia ubek-ubek," ungkapnya.

Ray pun menyoroti terkait Jokowi masuk daftar finalis tokoh dunia kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

"Sebetulnya menyiratkan kepada kita ada banyak orang di dunia yang merasa ada sesuatu dengan keluarga (Jokowi) ini terkait dengan dana yang mereka punya. Tapi, aparat penegak hukum di Indonesia seperti menyumbat untuk melakukan proses hukum terhadap mereka," pungkas Ray Rangkuti.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya