Berita

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah/RMOL

Politik

Soal Satgas Cakra Buana di Rumah Hasto, PDIP: Bukan untuk Menghalangi

KAMIS, 09 JANUARI 2025 | 03:40 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Keberadaan Satgas Cakra Buana di kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat dilakukan penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menjadi sorotan.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menegaskan, keberadaan Satgas Cakra Buana di kediaman Hasto saat penggeledahan bukan untuk menghalang-halangi proses penyidikan.

"Enggak, Satgas Cakrabuana itu bukan untuk menghalang-halangi, merintangi peradilan, bisa kena obstruction of justice," tegas Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 8 Januari 2025.


Ia memastikan bahwa kehadiran Satgas Cakra Buana hanya untuk melakukan penjagaan terhadap Hasto. 

"Itu untuk menjaga Pak Hasto saja," jelasnya.

Sebelumnya. saat KPK melakukan penggeledahan, rumah Hasto yang bercat putih di kawasan Bekasi Timur, Kota Bekasi itu dijaga oleh tim pengamanan Cakra Buana PDIP.

Jurubicara KPK, Tessa Mahardika menyebut, penjagaan tersebut bukan sebuah masalah, selama tidak ada upaya menghalangi kegiatan penggeledahan. Jika saat penggeledahan ada upaya menghalangi, barulah dapat diproses secara hukum.

"Siapapun bisa menjaga selama tidak melakukan kegiatan yang berpotensi menghalang-halangi prosesnya, karena bila memang ada upaya-upaya untuk menghalangi prosesnya, bisa dikenakan Pasal 21 karena menghalangi penyidikan," kata Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa 7 Januari 2025.

"Saya meyakini pihak-pihak yang saat ini ada di lokasi merupakan pihak-pihak yang taat hukum dan membantu proses agar tidak rusuh, tidak chaos di sana dan tidak mengganggu proses penggeledahan di sana," ucap Tessa.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya