Berita

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra/RMOL

Politik

Herindra Harus Mampu Jaga Hubungan Sipil dan Militer di BIN

RABU, 08 JANUARI 2025 | 16:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra diharapkan mampu menjaga hubungan sipil dan militer di internal institusi pertahanan negara itu. 

Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi berpendapat BIN harus tetap berfungsi menjadi lembaga sipil yang profesional dalam menyelenggarakan aktivitas intelijen negara.

Hal ini diperlukan, lantaran BIN merupakan alat strategis negara dalam melayani kepentingan nasional secara luas bukan dalam kepentingan institusi yang menjadi latar belakang pemimpinnya atau aparatur di dalamnya.


“Hubungan ini penting karena tadi status BIN lembaga sipil. Meskipun Pak Herindra dari militer, beliau bisa menjaga keseimbangan sipil militer,” kata Khairul Fahmi kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu, 8 Januari 2025.

Terkait kepemimpinan BIN sebelumnya yang dianggap sebagian masyarakat kurang apik dalam menjalani rahasia negara, Khairul Fahmi menilai adanya pengaruh visi misi dari latar belakang kepala BIN itu sendiri.

“Persoalannya soal latar belakang itu mempengaruhi visi misi seorang pimpinan. Kebetulan dulu Pak BG (Budi Gunawan) latar belakangnya Polri, lebih cenderung konsen kepada hal-hal yang berkaitan dengan aspek keamanan masyarakat,” ucapnya.

“Sementara Pak Herindra, latar belakangnya TNI itu mempengaruhi visi misinya cenderung pada bagaimana intelijen negara pada upaya-upaya keamanan negara, kedaulatan, keutuhan wilayah, kira-kira yang menjadi perbedaan latar belakang tadi,” sambungnya.

Ia menyayangkan saat ini Indonesia belum punya pimpinan BIN dari kalangan sipil, sehingga penilaian terhadap kinerja BIN saat ini hanya sebatas dua institusi itu saja. Padahal, BIN sebagai lembaga sipil sebetulnya bisa dipimpin oleh kalangan independen.

“Kita belum tahun BIN dipimpin sipil bagaimana, ini yang perlu digarisbawahi bagaimana BIN ini lembaga pemerintahan lembaga sipil seharusnya bisa berfungsi sebagai lembaga sipil yang profesional ada dari TNI dan Polri,” tutupnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Gol Dramatis Lautaro Martínez Bawa Argentina ke Final

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:20

KPK Watch Dorong DPR Percepat Bahas RUU Perampasan Aset

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:03

Klaster Asabri-Jiwasraya dari Suap, Gratifikasi, hingga Pencucian Uang

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:30

Pecat Jaksa Agung ST Burhanuddin!

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:08

Pemilu 2029 Inkonstitusional Jika UU Pemilu Tak Direvisi

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:04

Gus Miftah Terima Uang Haram Rp100 Juta? Ah, Jangan Bercanda

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:40

Fahira Idris: Ancaman Bom Bukan Candaan!

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:08

Kasus Febrie Adriansyah Berpeluang Antiklimaks

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Dominasi Agrinas di KDKMP Membahayakan Desa

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Kejagung Bikin Dagelan Kasus Febrie Adriansyah

Kamis, 16 Juli 2026 | 01:18

Selengkapnya