Berita

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra/RMOL

Politik

Herindra Harus Mampu Jaga Hubungan Sipil dan Militer di BIN

RABU, 08 JANUARI 2025 | 16:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra diharapkan mampu menjaga hubungan sipil dan militer di internal institusi pertahanan negara itu. 

Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi berpendapat BIN harus tetap berfungsi menjadi lembaga sipil yang profesional dalam menyelenggarakan aktivitas intelijen negara.

Hal ini diperlukan, lantaran BIN merupakan alat strategis negara dalam melayani kepentingan nasional secara luas bukan dalam kepentingan institusi yang menjadi latar belakang pemimpinnya atau aparatur di dalamnya.


“Hubungan ini penting karena tadi status BIN lembaga sipil. Meskipun Pak Herindra dari militer, beliau bisa menjaga keseimbangan sipil militer,” kata Khairul Fahmi kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu, 8 Januari 2025.

Terkait kepemimpinan BIN sebelumnya yang dianggap sebagian masyarakat kurang apik dalam menjalani rahasia negara, Khairul Fahmi menilai adanya pengaruh visi misi dari latar belakang kepala BIN itu sendiri.

“Persoalannya soal latar belakang itu mempengaruhi visi misi seorang pimpinan. Kebetulan dulu Pak BG (Budi Gunawan) latar belakangnya Polri, lebih cenderung konsen kepada hal-hal yang berkaitan dengan aspek keamanan masyarakat,” ucapnya.

“Sementara Pak Herindra, latar belakangnya TNI itu mempengaruhi visi misinya cenderung pada bagaimana intelijen negara pada upaya-upaya keamanan negara, kedaulatan, keutuhan wilayah, kira-kira yang menjadi perbedaan latar belakang tadi,” sambungnya.

Ia menyayangkan saat ini Indonesia belum punya pimpinan BIN dari kalangan sipil, sehingga penilaian terhadap kinerja BIN saat ini hanya sebatas dua institusi itu saja. Padahal, BIN sebagai lembaga sipil sebetulnya bisa dipimpin oleh kalangan independen.

“Kita belum tahun BIN dipimpin sipil bagaimana, ini yang perlu digarisbawahi bagaimana BIN ini lembaga pemerintahan lembaga sipil seharusnya bisa berfungsi sebagai lembaga sipil yang profesional ada dari TNI dan Polri,” tutupnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

MBG Prasmanan Ajarkan Anak Menghargai Makanan dan Kurangi Food Waste

Minggu, 15 November 2026 | 16:21

Bank MAS dan KPKNL Digugat Rp14,19 Miliar di PN Jaksel

Minggu, 15 November 2026 | 16:17

Prabowo Layak Lirik Sandiaga Uno untuk Kursi RI 2

Minggu, 15 November 2026 | 15:10

Ribuan Massa ARBI Serukan Wapres Pengganti Gibran Tak Islamofobia

Minggu, 15 November 2026 | 15:04

Nama Wapres Pengganti Gibran Diumumkan Sepekan Lagi

Minggu, 15 November 2026 | 14:20

Nusron Wahid Digugat Rp1 Miliar ke PN Jaksel Atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

Minggu, 15 November 2026 | 14:15

Produksi Migas MedcoEnergi Naik 19 Persen, Tembus 170,1 Ribu BOEPD

Minggu, 15 November 2026 | 14:10

Bahlil Tegaskan RI Tak Mau Asal Sambungkan Listrik ke Negara ASEAN

Minggu, 15 November 2026 | 13:44

Indonesia Tegaskan Persatuan ASEAN Kunci Stabilitas dan Keamanan Kawasan

Minggu, 15 November 2026 | 13:37

KPK Buka Peluang Hadirkan Raja Juli di Sidang Kasus Kuansing

Minggu, 15 November 2026 | 13:35

Selengkapnya