Berita

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra/RMOL

Politik

Herindra Harus Mampu Jaga Hubungan Sipil dan Militer di BIN

RABU, 08 JANUARI 2025 | 16:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra diharapkan mampu menjaga hubungan sipil dan militer di internal institusi pertahanan negara itu. 

Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi berpendapat BIN harus tetap berfungsi menjadi lembaga sipil yang profesional dalam menyelenggarakan aktivitas intelijen negara.

Hal ini diperlukan, lantaran BIN merupakan alat strategis negara dalam melayani kepentingan nasional secara luas bukan dalam kepentingan institusi yang menjadi latar belakang pemimpinnya atau aparatur di dalamnya.


“Hubungan ini penting karena tadi status BIN lembaga sipil. Meskipun Pak Herindra dari militer, beliau bisa menjaga keseimbangan sipil militer,” kata Khairul Fahmi kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu, 8 Januari 2025.

Terkait kepemimpinan BIN sebelumnya yang dianggap sebagian masyarakat kurang apik dalam menjalani rahasia negara, Khairul Fahmi menilai adanya pengaruh visi misi dari latar belakang kepala BIN itu sendiri.

“Persoalannya soal latar belakang itu mempengaruhi visi misi seorang pimpinan. Kebetulan dulu Pak BG (Budi Gunawan) latar belakangnya Polri, lebih cenderung konsen kepada hal-hal yang berkaitan dengan aspek keamanan masyarakat,” ucapnya.

“Sementara Pak Herindra, latar belakangnya TNI itu mempengaruhi visi misinya cenderung pada bagaimana intelijen negara pada upaya-upaya keamanan negara, kedaulatan, keutuhan wilayah, kira-kira yang menjadi perbedaan latar belakang tadi,” sambungnya.

Ia menyayangkan saat ini Indonesia belum punya pimpinan BIN dari kalangan sipil, sehingga penilaian terhadap kinerja BIN saat ini hanya sebatas dua institusi itu saja. Padahal, BIN sebagai lembaga sipil sebetulnya bisa dipimpin oleh kalangan independen.

“Kita belum tahun BIN dipimpin sipil bagaimana, ini yang perlu digarisbawahi bagaimana BIN ini lembaga pemerintahan lembaga sipil seharusnya bisa berfungsi sebagai lembaga sipil yang profesional ada dari TNI dan Polri,” tutupnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya