Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak/Ist
Badan Penyelenggara (BP) Haji komitmen menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto dalam membangun institusi pengelola perhajian yang lebih baik, profesional, dan berintegritas.
Sebagai lembaga setingkat kementerian yang dibentuk langsung oleh Presiden, BP Haji memiliki fokus utama untuk memastikan tata kelola haji yang akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa BP Haji hadir untuk menjalankan arahan Presiden guna menciptakan sistem pengelolaan haji yang mengedepankan integritas tinggi.
“BP Haji hadir untuk menjawab arahan Presiden. Kami memastikan tata kelola perhajian dijalankan dengan standar integritas yang tinggi, sehingga tidak hanya memberikan pelayanan optimal kepada umat, tetapi juga memberikan dampak luas bagi pembangunan bangsa,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu 8 Januari 2025.
Sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pengelolaan haji, kata Dahnil, BP Haji telah merekrut tujuh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Kepolisian dan satu dari Kejaksaan, yang dikenal memiliki rekam jejak integritas yang sangat baik.
Mereka kini menduduki posisi strategis di eselon 2, sementara satu di antaranya yang berasal dari Kepolisian diusulkan untuk menduduki jabatan eselon 1.
“Komitmen BP Haji sejalan dengan visi Presiden untuk menjadikan haji tidak hanya sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai pendorong pembangunan ekosistem ekonomi umat, penguatan nasionalisme, dan toleransi,” kata Dahnil.
Lebih jauh, Dahnil menyebut, dengan adanya rekrutmen penyidik KPK yang berkompeten, BP Haji berharap bisa menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan ibadah haji, sekaligus mengoptimalkan pelayanan kepada jamaah.
“BP Haji akan terus bekerja keras memastikan pelaksanaan amanah ini berjalan dengan baik dan penuh Integritas demi kemaslahatan umat dan bangsa,” demikian Dahnil.
