Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar/Istimewa
Sengketa lahan antara warga Tanamalia, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dengan perusahaan tambang nikel PT Vale Indonesia di Blok Tanamalia mendapat perhatian serius dari anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar.
Konflik lahan ini memanas setelah masyarakat Loeha menolak eksplorasi tahap kedua yang dilakukan PT Vale, yang dinilai merugikan mata pencaharian mereka di sektor perkebunan lada.
"Masyarakat Loeha dan sekitarnya sangat bergantung pada pertanian lada, yang telah menjadi sumber utama kesejahteraan mereka. Namun, rencana eksplorasi PT Vale dengan pengeboran intensif hingga 2026 justru mengancam keberlanjutan perkebunan mereka," ujar Gunhar, melalui keterangannya, Selasa, 7 Januari 2025.
Sebagai anggota DPR, Gunhar juga menyuarakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo Subianto selaku mantan Ketua HKTI, akan memberikan perhatian khusus kepada nasib petani di Tanamalia.
"Sebagai mantan Ketua HKTI, Pak Prabowo telah lama dikenal membela petani. Dan saya yakin beliau akan berdiri bersama para petani lada dalam menghadapi persoalan ini," imbuhnya.
Gunhar menegaskan, DPR melalui Panitia Kerja (Panja) Minerba akan segera memanggil pihak PT Vale untuk membahas persoalan tersebut.
"PT Vale tampaknya merasa superior. Jika ada pelanggaran terhadap lahan petani lada, kami tidak segan-segan meninjau ulang proses divestasi saham perusahaan ini," tegasnya.
Divestasi tahap kedua PT Vale Indonesia telah rampung pada Juni 2024. Namun Gunhar menyayangkan minimnya kontribusi PT Vale terhadap penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi industri nikel, seperti yang seharusnya menjadi kewajiban mereka.
"Selama ini, janji mereka untuk memberikan nilai tambah hanyalah kebohongan besar," pungkasnya.
Blok Tanamalia, yang dikenal sebagai Loeha Raya, meliputi lima desa. Yaitu Desa Rante Angin, Loeha, Masiku, Bantilang, dan Tokalimbo di Kecamatan Towuti.
Konsesi PT Vale di wilayah tersebut mencapai 17.776,78 hektare, dengan 9.000 hektare berada di Desa Loeha dan Rante Angin, di mana pertanian lada dikelola masyarakat. Saat ini, sekitar 4.239,8 hektare lahan lada dikelola masyarakat, sebagian besar dengan sertifikat hak milik.
