Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong dan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim/Reuters
Malaysia dan Singapura resmi menandatangani kesepakatan mengenai pendirian zona ekonomi khusus (KEK) di negara bagian Johor, Malaysia Selatan pada Selasa 7 Januari 2025.
Seperti dikutip dari Reuters, kesepakatan ini bertujuan untuk memperkuat investasi serta mempermudah pergerakan barang dan orang antara kedua negara.
Pengumuman tersebut dilakukan selama kunjungan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, bersama menteri kabinet seniornya ke Malaysia, dan disampaikan dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim.
Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, menyatakan bahwa proyek KEK ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing kedua negara, menarik lebih banyak investasi, serta memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi kedua ekonomi.
“Ini adalah proyek yang sangat penting. Dengan berkolaborasi, kita bisa lebih kompetitif dan menarik investasi lebih banyak ke negara kita,” kata Wong.
Anwar Ibrahim menambahkan bahwa KEK ini merupakan inisiatif unik, mengingat jarang sekali dua negara bekerja sama dalam satu proyek ekonomi sebesar ini.
Kedua negara berharap zona ekonomi ini dapat menarik investasi di berbagai sektor, seperti manufaktur, logistik, pariwisata, dan transisi energi.
Menteri Ekonomi Malaysia, Rafizi Ramli, mengungkapkan bahwa mereka menargetkan 50 proyek yang akan dibangun di zona ekonomi tersebut dalam lima tahun pertama serta menciptakan 20.000 lapangan kerja terampil.
Untuk mendukung proyek tersebut, Malaysia akan menyediakan dana infrastruktur bagi perusahaan yang ingin berinvestasi di Johor, sementara Singapura akan mengelola dana untuk mendukung investasi dan perusahaan Singapura yang beroperasi di wilayah tersebut.
Selain itu, kedua negara juga menjajaki kemungkinan pembangunan proyek kereta api berkecepatan tinggi yang menghubungkan Malaysia dan Singapura. Anwar Ibrahim menekankan bahwa proyek tersebut harus dipimpin oleh sektor swasta, dengan keterlibatan pemerintah yang terbatas.
