Berita

Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong dan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim/Reuters

Bisnis

Malaysia dan Singapura Sepakati Zona Ekonomi Khusus di Johor?

SELASA, 07 JANUARI 2025 | 14:54 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Malaysia dan Singapura resmi menandatangani kesepakatan mengenai pendirian zona ekonomi khusus (KEK) di negara bagian Johor, Malaysia Selatan pada Selasa 7 Januari 2025.

Seperti dikutip dari Reuters, kesepakatan ini bertujuan untuk memperkuat investasi serta mempermudah pergerakan barang dan orang antara kedua negara. 

Pengumuman tersebut dilakukan selama kunjungan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, bersama menteri kabinet seniornya ke Malaysia, dan disampaikan dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim.


Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, menyatakan bahwa proyek KEK ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing kedua negara, menarik lebih banyak investasi, serta memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi kedua ekonomi. 

“Ini adalah proyek yang sangat penting. Dengan berkolaborasi, kita bisa lebih kompetitif dan menarik investasi lebih banyak ke negara kita,” kata Wong.

Anwar Ibrahim menambahkan bahwa KEK ini merupakan inisiatif unik, mengingat jarang sekali dua negara bekerja sama dalam satu proyek ekonomi sebesar ini. 

Kedua negara berharap zona ekonomi ini dapat menarik investasi di berbagai sektor, seperti manufaktur, logistik, pariwisata, dan transisi energi.

Menteri Ekonomi Malaysia, Rafizi Ramli, mengungkapkan bahwa mereka menargetkan 50 proyek yang akan dibangun di zona ekonomi tersebut dalam lima tahun pertama serta menciptakan 20.000 lapangan kerja terampil. 

Untuk mendukung proyek tersebut, Malaysia akan menyediakan dana infrastruktur bagi perusahaan yang ingin berinvestasi di Johor, sementara Singapura akan mengelola dana untuk mendukung investasi dan perusahaan Singapura yang beroperasi di wilayah tersebut.

Selain itu, kedua negara juga menjajaki kemungkinan pembangunan proyek kereta api berkecepatan tinggi yang menghubungkan Malaysia dan Singapura. Anwar Ibrahim menekankan bahwa proyek tersebut harus dipimpin oleh sektor swasta, dengan keterlibatan pemerintah yang terbatas.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya