Berita

Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Mohammad Yassin Kosasih saat memecat secara simbolis 13 personel di Lapangan Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri, Tangerang Selatan, Senin 6 Januari 2025./Humas Polri

Presisi

Terlibat Penipuan Hingga Perzinahan, 13 Personel Termasuk Perwira Korpolairud Dipecat

SENIN, 06 JANUARI 2025 | 21:48 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Sebanyak 13 personel Korps Kepolisian Air dan Udara (Korpolairud) Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri disanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) karena terbukti melakukan tindakan pelanggaran hukum dan kode etik Polri, pada tahun 2024.

“Sungguh sangat disayangkan, keputusan pemberhentian tidak dengan hormat ini diambil setelah melalui proses yang panjang, berdasar pada bukti-bukti, dan senantiasa berpedoman kepada hukum yang berlaku,” ujar Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Mohammad Yassin Kosasih di Lapangan Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri, Tangerang Selatan, Senin 6 Januari 2025.

Lanjut Yassin, pemberian sanksi ini harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh personel. 


“Kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan adalah fondasi dari keberhasilan dan kehormatan kita bersama. Tingkatkan kedisiplinan pribadi dan kesatuan sebagai benteng untuk mencegah dan menjauhi diri dari perbuatan yang merugikan nama baik pribadi, keluarga dan kesatuan,” kata Yassin.

Belajar dari kasus ini, Yassin berpesan kepada para personel agar meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu mendapatkan bimbingan dan petunjuk dalam setiap langkah serta tindakan. 

Selanjutnya, memelihara sikap, tingkah laku, dan tutur kata setiap waktu dalam menjalani hubungan dengan rekan sesama maupun masyarakat sehingga menciptakan hubungan yang harmonis.

“Hindari sikap-sikap seperti arogansi, individualisme, dan apatis sehingga kita semua dapat menjadi tauladan bagi keluarga dan masyarakat, baik itu dalam lingkungan kerja maupun lingkungan bermasyarakat,” kata Yassin.

Berikut para personel yang diberikan sanksi PTDH; AKBP MK, Pamen Denma Korpolairud Baharkam Polri dengan jenis pelangaran melakukan penipuan dan meminta uang dengan mengaku memiliki kenalan pada institusi KPK yang sedang melakukan profiling atau memantau anggota Polri yang menjadi targetnya dengan indikasi melakukan transaksi tidak wajar atau rekening gendut.

Kompol WS, Pamen Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri dengan jenis pelanggaran meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih dari 30 hari berturut-turut. Bripka HM,  Ba Pelaksana pada Denma Korpolairud Baharkam Polri yang melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor (mobil) dan meninggalkan tugasnya secara tidak sah sebanyak 37 hari.

Bripka R, Ba Pelaksana Pada Bagrenmin  Korpolairud Baharkam Polri yang melakukan pelanggaran meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 732 hari kerja secara berturut-turut. Briptu BS, Bamin Yanum Denma Korpolairud Baharkam Polri melakukan penyalahgunaan narkotika dengan mengkonsumsi sabu-sabu.

Bharatu RF, Ba Satu Pada Uryanum Denma Korpolairud Baharkam Polri tidak masuk dinas tanpa keterangan sah sebanyak 333 hari.

Bharada ZA, Bhayangkara Pelaksana pada Urmin Bagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri melakukan tindakan perzinahan. Brigadir HS, Bhayangkara Administrasi Pelaksana Uryanum Denma Korpolairud tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah. Bharatu RQ, Tatek Kapal Manyar-5003 Subdit Patroli Air Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah sebanyak 857 hari kerja secara berturut-turut.

Brigadir JN, Ba Denma Korpolairud Baharkam Polri tidak masuk dinas lebih dari 34 hari kerja. Brigadir RN, Bhayangkara Administrasi Pelaksana Uryanum Denma Korpolairud Baharkam Polri tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah. Brigadir S, Bintara Sipropam Korpolairud Baharkam Polri tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah sebanyak 509 hari kerja dan Brigadir RS, Bintara Denma Korpolairud Baharkam Polri diduga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya