Menteri P2MI: Dana Tambahan Presiden Prabowo untuk Bantu Pembiayaan Pekerja Migran

Dana tambahan dari Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp45 triliun bakal dimaksimalkan penggunaannya untuk membantu pekerja migran Indonesia.

Begitu dikatakan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding di kantor KP2MI, Jakarta, Senin 6 Desember 2025.

Dikatakan Karding, dana itu akan turun secara bertahan dalam 5 tahun. Tahap pertama, akan turun Rp15 triliun.

Dia memastikan, dana bantuan itu akan disalurkan dalam bentuk pinjaman yang akan diberikan kepada PMI, dengan bunga yang rendah.

"Uang Rp 15 triliun inilah yang akan nanti kita kelola, tapi ini bukan bantuan yang cuma-cuma ya, tapi akses pembiayaan lebih mudah, lebih mudah dan bunganya tidak mahal," ujar Karding.

Karding menyampaikan, rencana itu setelah melihat realita bahwa masalah biaya keberangkatan menjadi salah satu faktor yang membuat banyak pekerja migran tergoda untuk menggunakan jasa calo.

Bagi dia, jasa calo dan status pekerja migran ilegal dapat membuat mereka rentan terhadap berbagai masalah di negara tujuan, seperti eksploitasi dan perlakuan tidak adil.

"Baik itu eksploitasi, overcharge, kemudian apa namanya perlakuan tidak adil, itu rata-rata hanya faktor utamanya karena dia unprocedural dan juga skill 90 sampai 95 persen itu datanya seperti itu," jelasnya.

Dengan adanya dana pinjaman ini, Karding berharap proses keberangkatan kerja bagi PMI dapat menjadi lebih mudah.

"Sehingga masyarakat lebih memilih untuk berangkat sesuai prosedur," pungkasnya.