Berita

Presiden RI ke 7, Joko Widodo/Ist

Nusantara

Jokowi Sibuk Tegakkan Benang Basah Pasca Masuk Daftar Pemimpin Terkorup

MINGGU, 05 JANUARI 2025 | 20:49 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kegagalan Joko Widodo mempertahankan hubungan harmonis dengan PDIP, bahkan sampai dipecat dengan alasan pelanggaran berat, termasuk tuduhan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi, menjadi pukulan besar yang mencoreng citranya.

 Tak lama berselang, Presiden ke-7 RI itu masuk dalam nominasi tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Menurut pengamat sosial dan politik Adian Radiatus, laporan OCCRP semakin mencoreng muka Jokowi di mata publik. Meski belum terbukti bersalah, penyebutan namanya dalam konteks korupsi terorganisir memicu spekulasi luas. 


"Jokowi barangkali berupaya menegakan 'benang basah' citra dirinya pasca isu OCCRP ditengah upaya pemerintahan baru melakukan perbaikan ekonomi," katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu 5 Januari 2024.

Adian melanjutkan, dengan adanya pernyataan OCCRP, menguatkan kecurigaan akademisi dan pengamat politik Ubedilah Badrun soal Jokowi selama ini melakukan 'indirect corruption'.

"Terutama terkait dugaan keterlibatan keluarga dan lingkaran dekatnya dalam praktik koruptif," sambungnya.

Pasca laporan OCCRP, Jokowi terlihat aktif di media sosial dan dalam berbagai kegiatan publik, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya masih relevan dalam dinamika politik Indonesia. 

Namun, langkah ini dinilai tidak akan berhasil, mengingat fokus pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah memperbaiki ekonomi dan merestorasi kepercayaan publik yang sempat terkikis.

"Krisis kepercayaan politik dari 'Jokowi effect' di mana berita dipecat secara tidak hormat oleh Partainya ditambah rilis OCCRP menjadi noda paling memalukan bagi pejabat setingkat presiden di seluruh dunia," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya