Presiden RI ke 7, Joko Widodo/Ist
Kegagalan Joko Widodo mempertahankan hubungan harmonis dengan PDIP, bahkan sampai dipecat dengan alasan pelanggaran berat, termasuk tuduhan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi, menjadi pukulan besar yang mencoreng citranya.
Tak lama berselang, Presiden ke-7 RI itu masuk dalam nominasi tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Menurut pengamat sosial dan politik Adian Radiatus, laporan OCCRP semakin mencoreng muka Jokowi di mata publik. Meski belum terbukti bersalah, penyebutan namanya dalam konteks korupsi terorganisir memicu spekulasi luas.
"Jokowi barangkali berupaya menegakan 'benang basah' citra dirinya pasca isu OCCRP ditengah upaya pemerintahan baru melakukan perbaikan ekonomi," katanya kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu 5 Januari 2024.
Adian melanjutkan, dengan adanya pernyataan OCCRP, menguatkan kecurigaan akademisi dan pengamat politik Ubedilah Badrun soal Jokowi selama ini melakukan 'indirect corruption'.
"Terutama terkait dugaan keterlibatan keluarga dan lingkaran dekatnya dalam praktik koruptif," sambungnya.
Pasca laporan OCCRP, Jokowi terlihat aktif di media sosial dan dalam berbagai kegiatan publik, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya masih relevan dalam dinamika politik Indonesia.
Namun, langkah ini dinilai tidak akan berhasil, mengingat fokus pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah memperbaiki ekonomi dan merestorasi kepercayaan publik yang sempat terkikis.
"Krisis kepercayaan politik dari 'Jokowi effect' di mana berita dipecat secara tidak hormat oleh Partainya ditambah rilis OCCRP menjadi noda paling memalukan bagi pejabat setingkat presiden di seluruh dunia," pungkasnya.
