Berita

Presiden RI ke 7, Joko Widodo/Ist

Nusantara

Jokowi Sibuk Tegakkan Benang Basah Pasca Masuk Daftar Pemimpin Terkorup

MINGGU, 05 JANUARI 2025 | 20:49 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kegagalan Joko Widodo mempertahankan hubungan harmonis dengan PDIP, bahkan sampai dipecat dengan alasan pelanggaran berat, termasuk tuduhan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi, menjadi pukulan besar yang mencoreng citranya.

 Tak lama berselang, Presiden ke-7 RI itu masuk dalam nominasi tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Menurut pengamat sosial dan politik Adian Radiatus, laporan OCCRP semakin mencoreng muka Jokowi di mata publik. Meski belum terbukti bersalah, penyebutan namanya dalam konteks korupsi terorganisir memicu spekulasi luas. 


"Jokowi barangkali berupaya menegakan 'benang basah' citra dirinya pasca isu OCCRP ditengah upaya pemerintahan baru melakukan perbaikan ekonomi," katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu 5 Januari 2024.

Adian melanjutkan, dengan adanya pernyataan OCCRP, menguatkan kecurigaan akademisi dan pengamat politik Ubedilah Badrun soal Jokowi selama ini melakukan 'indirect corruption'.

"Terutama terkait dugaan keterlibatan keluarga dan lingkaran dekatnya dalam praktik koruptif," sambungnya.

Pasca laporan OCCRP, Jokowi terlihat aktif di media sosial dan dalam berbagai kegiatan publik, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya masih relevan dalam dinamika politik Indonesia. 

Namun, langkah ini dinilai tidak akan berhasil, mengingat fokus pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah memperbaiki ekonomi dan merestorasi kepercayaan publik yang sempat terkikis.

"Krisis kepercayaan politik dari 'Jokowi effect' di mana berita dipecat secara tidak hormat oleh Partainya ditambah rilis OCCRP menjadi noda paling memalukan bagi pejabat setingkat presiden di seluruh dunia," pungkasnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Kalah di PN Jakpus, Penggugat PPP Subadri-Toni Dihukum Bayar Biaya Perkara

Senin, 03 Agustus 2026 | 22:10

Prabowo Terima Medali Kehormatan dari Angkatan Bersenjata Tailan

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:34

Buru Aset TPPU Febrie Adriansyah, Tim 9 Geledah Kantor Don Ritto hingga Rumah Nurman Herin

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:30

Prabowo dan PM Tailan Bidik Nilai Perdagangan Rp359 Triliun dalam Lima Tahun

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:20

Ini Enam Perkara yang Dihentikan KPK

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:10

Petingginya Diperiksa Kejati DKI, Peran AFPI Disorot

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:52

Indonesia-Tailan Sepakat Kembangkan TRM untuk Perangi Kejahatan Transnasional

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:49

Bawaslu Fokus Tingkatkan SDM Hadapi Tantangan Digital

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:38

Prabowo Kenang Masa Muda Bersama Raja Tailan Saat Sambut PM Anutin

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:30

Prabowo Dukung PPHN Jadi Pedoman Lintas Pemerintahan

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya