Berita

Presiden RI ke 7, Joko Widodo/Ist

Nusantara

Jokowi Sibuk Tegakkan Benang Basah Pasca Masuk Daftar Pemimpin Terkorup

MINGGU, 05 JANUARI 2025 | 20:49 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kegagalan Joko Widodo mempertahankan hubungan harmonis dengan PDIP, bahkan sampai dipecat dengan alasan pelanggaran berat, termasuk tuduhan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi, menjadi pukulan besar yang mencoreng citranya.

 Tak lama berselang, Presiden ke-7 RI itu masuk dalam nominasi tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Menurut pengamat sosial dan politik Adian Radiatus, laporan OCCRP semakin mencoreng muka Jokowi di mata publik. Meski belum terbukti bersalah, penyebutan namanya dalam konteks korupsi terorganisir memicu spekulasi luas. 


"Jokowi barangkali berupaya menegakan 'benang basah' citra dirinya pasca isu OCCRP ditengah upaya pemerintahan baru melakukan perbaikan ekonomi," katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu 5 Januari 2024.

Adian melanjutkan, dengan adanya pernyataan OCCRP, menguatkan kecurigaan akademisi dan pengamat politik Ubedilah Badrun soal Jokowi selama ini melakukan 'indirect corruption'.

"Terutama terkait dugaan keterlibatan keluarga dan lingkaran dekatnya dalam praktik koruptif," sambungnya.

Pasca laporan OCCRP, Jokowi terlihat aktif di media sosial dan dalam berbagai kegiatan publik, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya masih relevan dalam dinamika politik Indonesia. 

Namun, langkah ini dinilai tidak akan berhasil, mengingat fokus pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah memperbaiki ekonomi dan merestorasi kepercayaan publik yang sempat terkikis.

"Krisis kepercayaan politik dari 'Jokowi effect' di mana berita dipecat secara tidak hormat oleh Partainya ditambah rilis OCCRP menjadi noda paling memalukan bagi pejabat setingkat presiden di seluruh dunia," pungkasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya