Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Net

Politik

YLBHI Urai 10 Faktor Jokowi Patut Dinominasikan Tokoh Terkorup Dunia

SABTU, 04 JANUARI 2025 | 20:14 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai, ada 10 faktor Presiden ke-7 RI Joko Widodo dinominasikan sebagai tokoh terkorup dunia, oleh organisasi nirlaba bernama Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). 

Pengurus YLBHI menyampaikan hal tersebut melalui keterangan tertulis yang dibagikannya melalui website resminya, ylbhi.or.id, yang diakses Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL pada Sabtu, 4 Januari 2025.

"YLBHI memandang bahwa label tokoh paling koruptif sepanjang tahun 2024 yang dirilis oleh OCCRP memiliki dasar kuat," tulis YLBHI dalam siarannya. 


Meskipun beredar informasi OCCRP menghapus nama Jokowi dari daftar tokoh terkorup dunia, namun YLBHI memiliki sejumlah fakta yang menggambarkan nominasi itu layak disematkan kepada mantan Wali Kota Solo itu. 

"Kendati akhirnya kalah korup dari pemenang penghargaan Person of the Year 2024, Bashar al-Assad (mantan Presiden Suriah), masuknya Joko Widodo sebagai salah satu nominasi adalah preseden buruk bagi situasi demokrasi, negara hukum, dan hak asasi manusia," tutur YLBHI. 

"YLBHI melihat setidaknya ada 10 faktor Jokowi layak disebut sebagai koruptor," tambahnya. 

Lebih lanjut, YLBHI menyebutkan 10 faktor yang membuat Jokowi patut disebut tokoh terkorup, antara lain sebagai berikut:

1. Pelemahan KPK Secara Sistematis
2. ?Revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (2020)
3. ?Omnibus Law dan Pengabaian Check and Balances
4. ?Rezim Nihil Meritokrasi
5. ?Menghidupkan Kembali Dwifungsi Militer
6. ?Badan Usaha Milik Negara menjadi Badan Usaha Milik Relawan
7. ?Intelijen untuk Kepentingan Politik
8. ?Represi dan Kriminalisasi
9. Proyek Strategis Nasional Merampas ruang hidup rakyat
10. ?Nepotisme Kekuasaan.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya