Berita

Ilustrasi/RMOL

Dunia

Impor Uranium Jerman dari Rusia Melonjak 70 Persen

SABTU, 04 JANUARI 2025 | 12:33 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Meskipun Uni Eropa menjatuhkan berbagai sanksi terhadap Moskow, sektor nuklir Rusia tetap tidak terpengaruh, memungkinkan Jerman untuk terus mengimpor uranium yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listriknya.

Hal ini terbukti dari laporan terbaru yang menunjukkan bahwa pada tahun 2024, Jerman secara signifikan meningkatkan impor uraniumnya dari Rusia, mencatatkan angka 60,8 ton, yang melonjak 70 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dikutip dari RT, Sabtu 4 Januari 2025, uranium tersebut sedang diproses di fasilitas Advanced Nuclear Fuels di Lingen, yang dioperasikan di bawah kepemilikan Prancis melalui Framatome, sebuah divisi dari raksasa energi EDF. 


Fasilitas ini bersiap untuk memproduksi sel bahan bakar nuklir khusus untuk reaktor WWER, jenis reaktor yang dirancang oleh Soviet dan masih beroperasi di Eropa Timur. Pembangkit listrik ini secara historis bergantung pada sel bahan bakar buatan Rusia.

Pemerintah Jerman mencatat bahwa impor uranium dari Rusia tidak dikenakan sanksi apa pun di seluruh Uni Eropa yang dijatuhkan kepada Moskow. 

"Saat ini tidak ada embargo impor atau ekspor Uni Eropa terhadap Rusia untuk bahan bakar nuklir untuk penggunaan damai," kata Kementerian Federal untuk Lingkungan Hidup, Konservasi Alam, Keselamatan Nuklir, dan Perlindungan Konsumen.

Uni Eropa telah lama mempertimbangkan sanksi terhadap sektor nuklir Rusia sebagai bagian dari upayanya untuk memutuskan hubungan energi dengan Moskow. Namun, pembatasan tersebut tidak pernah terwujud karena penolakan keras dari beberapa negara Uni Eropa, terutama Hongaria dan Slowakia, yang bergantung pada kerja sama energi nuklir dengan Rusia.

Bulan lalu, Komisaris Energi Uni Eropa, Dan Jorgensen, mengakui bahwa Uni Eropa telah gagal mengurangi ketergantungannya pada energi Rusia dan mendesak agar ada langkah baru untuk membatasi pasokan minyak, gas, dan bahan bakar nuklir dari negara tersebut. 

"Jelas bagi semua orang bahwa sesuatu yang baru perlu terjadi karena sekarang semuanya mulai bergerak ke arah yang salah," kata Jorgensen.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya