Berita

Ilustrasi/RMOL

Dunia

Impor Uranium Jerman dari Rusia Melonjak 70 Persen

SABTU, 04 JANUARI 2025 | 12:33 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Meskipun Uni Eropa menjatuhkan berbagai sanksi terhadap Moskow, sektor nuklir Rusia tetap tidak terpengaruh, memungkinkan Jerman untuk terus mengimpor uranium yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listriknya.

Hal ini terbukti dari laporan terbaru yang menunjukkan bahwa pada tahun 2024, Jerman secara signifikan meningkatkan impor uraniumnya dari Rusia, mencatatkan angka 60,8 ton, yang melonjak 70 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dikutip dari RT, Sabtu 4 Januari 2025, uranium tersebut sedang diproses di fasilitas Advanced Nuclear Fuels di Lingen, yang dioperasikan di bawah kepemilikan Prancis melalui Framatome, sebuah divisi dari raksasa energi EDF. 


Fasilitas ini bersiap untuk memproduksi sel bahan bakar nuklir khusus untuk reaktor WWER, jenis reaktor yang dirancang oleh Soviet dan masih beroperasi di Eropa Timur. Pembangkit listrik ini secara historis bergantung pada sel bahan bakar buatan Rusia.

Pemerintah Jerman mencatat bahwa impor uranium dari Rusia tidak dikenakan sanksi apa pun di seluruh Uni Eropa yang dijatuhkan kepada Moskow. 

"Saat ini tidak ada embargo impor atau ekspor Uni Eropa terhadap Rusia untuk bahan bakar nuklir untuk penggunaan damai," kata Kementerian Federal untuk Lingkungan Hidup, Konservasi Alam, Keselamatan Nuklir, dan Perlindungan Konsumen.

Uni Eropa telah lama mempertimbangkan sanksi terhadap sektor nuklir Rusia sebagai bagian dari upayanya untuk memutuskan hubungan energi dengan Moskow. Namun, pembatasan tersebut tidak pernah terwujud karena penolakan keras dari beberapa negara Uni Eropa, terutama Hongaria dan Slowakia, yang bergantung pada kerja sama energi nuklir dengan Rusia.

Bulan lalu, Komisaris Energi Uni Eropa, Dan Jorgensen, mengakui bahwa Uni Eropa telah gagal mengurangi ketergantungannya pada energi Rusia dan mendesak agar ada langkah baru untuk membatasi pasokan minyak, gas, dan bahan bakar nuklir dari negara tersebut. 

"Jelas bagi semua orang bahwa sesuatu yang baru perlu terjadi karena sekarang semuanya mulai bergerak ke arah yang salah," kata Jorgensen.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya