Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden resmi memblokir upaya perusahaan baja asal Jepang, Nippon Steel, untuk mengakuisisi US Steel senilai 14,9 miliar Dolar AS pada Jumat, 3 Januari 2025 waktu setempat.
Biden menjelaskan bahwa langkah ini diambil demi melindungi keamanan nasional AS.
"Akuisisi itu akan menempatkan salah satu produsen baja terbesar Amerika di bawah kendali asing dan menciptakan risiko bagi keamanan nasional dan rantai pasokan penting kita," katanya dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari
Nikkei Asia.
Biden menegaskan bahwa US Steel adalah perusahaan yang sangat penting bagi AS.
"Seperti yang telah saya katakan berkali-kali, produksi baja - dan pekerja baja yang memproduksinya - adalah tulang punggung negara kita," tambahnya.
Merespons keputusan tersebut, Nippon Steel berencana mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah AS. Gugatan ini akan berfokus pada hasil tinjauan Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS) yang menjadi dasar keputusan Biden.
"Pernyataan dan perintah Presiden tidak memberikan bukti kredibel apa pun tentang masalah keamanan nasional, yang memperjelas bahwa ini adalah keputusan politik," demikian pernyataan resmi Nippon Steel dan US Steel.
"Setelah keputusan Presiden Biden, kami tidak punya pilihan selain mengambil semua tindakan yang tepat untuk melindungi hak-hak hukum kami," lanjut pernyataan tersebut.
Penolakan ini didukung oleh serikat pekerja United Steelworkers (USW) yang khawatir akuisisi ini akan membuat produksi baja dipindahkan ke luar negeri.
Presiden USW International, David McCall, menyambut keputusan Biden dengan positif.
"Jelas dari kinerja keuangan US Steel baru-baru ini bahwa perusahaan dapat tetap menjadi perusahaan yang kuat dan tangguh," kata McCall.
Ia mendesak dewan direksi US Steel untuk memastikan perusahaan tetap stabil dan menguntungkan.
John Kirby, Penasihat Komunikasi Keamanan Nasional Gedung Putih, menegaskan bahwa keputusan ini bukan terkait hubungan bilateral dengan Jepang.
"Ini bukan tentang hubungan luar biasa yang kami miliki dengan Jepang, melainkan soal mempertahankan salah satu produsen baja terbesar di AS tetap dimiliki oleh Amerika," tegas Kirby.
Namun, pernyataan Kirby dibantah oleh Heino Klinck, mantan Wakil Asisten Menteri Pertahanan untuk Asia Timur, yang menyebut keputusan Biden sebagai kesalahan diplomatik.
"Seharusnya tidak ada masalah keamanan nasional yang membenarkan pemblokiran ini, mengingat Jepang adalah sekutu terdekat kita dan menjadi tuan rumah bagi lebih banyak pasukan AS dibanding negara lain," ujar Klinck.
Untuk diketahui, pada Juni 2024, terdapat hampir 53.000 personel militer aktif AS yang ditempatkan di Jepang.
Sebelum keputusan ini diambil, Nippon Steel sempat menawarkan sejumlah komitmen untuk menjaga produksi US Steel tetap berjalan.
Mereka berjanji untuk tidak mengurangi kapasitas produksi US Steel selama 10 tahun, memberikan hak veto kepada pemerintah AS untuk menolak pengurangan kapasitas produksi, juga menginvestasikan 2,7 Miliar Dolar AS di fasilitas produksi US Steel.
Ini juga termasuk menunjuk warga negara AS dalam dewan direksi. Namun, semua komitmen tersebut tidak cukup untuk membatalkan keputusan Biden.
