Berita

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos/Ist

Politik

Jokowi Ditarget Pembenci Berjaringan Internasional

JUMAT, 03 JANUARI 2025 | 16:23 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Label tokoh terkorup yang ditempel Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo dinilai sengaja dibentuk kelompok pembenci melalui jaringan internasional.

"Memasukkan Jokowi sebagai finalis pemimpin korup jelas framing jahat dari orang-orang atau kelompok yang membenci Jokowi, dengan melibatkan jaringan internasional," kata Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos kepada RMOL, Jumat, 3 Januari 2025.

Apalagi, Biran mendengar nama Jokowi sempat hilang dalam laporan OCCRP. Menurutnya, hal ini menunjukkan ada agenda seting yang dilakukan oleh pihak-pihak pembenci Jokowi.

"Ini semakin menguatkan ada titipan politik dan framing jahat untuk merusak reputasi Presiden Jokowi, termasuk merusak reputasi pemimpin Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut, magister ilmu komunikasi politik lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu memandang, di kondisi politik sekarang ini tidak menutup kemungkinan ada pihak yang tidak menyukai Jokowi meskipun sudah tidak lagi menjadi presiden.

"Jadi patut diduga framing jahat yang memasukkan Presiden Jokowi ke dalam finalis pemimpin dunia terkorup di dunia tidak lebih dari mainan lawan politik yang menggunakan propaganda media asing, NGO asing, dan sejenisnya," tutup Biran.

Populer

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Usia Pensiun TNI Bakal Diperpanjang, Ketum PEPABRI: Kalau 58 Tahun Kan Masih Lucu-Lucunya

Senin, 10 Maret 2025 | 19:58

UPDATE

TNI dan Satgas PKH Garda Terdepan Tegakkan Hukum Perkebunan Sawit Ilegal

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:30

Rumah Ridwan Kamil Digeledah Pertama di Kasus bank bjb, Ini Sebabnya

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:24

Kelakar Prabowo Soal Jaksa Agung yang Absen di Bukber Rektor

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:15

KPK Sita Deposito Hingga Bangunan di Kasus Korupsi bank bjb

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:51

Legislator PDIP Usul Pembentukan Kamar Khusus Pajak di MA

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:35

Terus Bertumbuh, Ketua Komisi VI Apresiasi Kinerja Antam

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:09

Hormati KPK, bank bjb Pastikan Kegiatan Bisnis Tetap Jalan

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:08

Pejabat bank bjb dan Agensi Sepakat Markup Iklan, Begini Modusnya

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:07

Sri Mulyani: Penurunan Penerimaan Pajak Tak Perlu Didramatisasi

Kamis, 13 Maret 2025 | 17:58

Perdana Prabowo Undang Rektor Seluruh Indonesia ke Istana

Kamis, 13 Maret 2025 | 17:54

Selengkapnya