Berita

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)/Ist

Politik

Jangan Mau Diprovokasi OCCRP

JUMAT, 03 JANUARI 2025 | 14:43 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi mempertanyakan rilis Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang mencantumkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi masuk dalam nominasi finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024.

Padahal, menurut Haidar, hingga saat ini tidak ada satu pun putusan pengadilan yang memvonis Jokowi bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Haidar menilai daftar yang dirilis OCCRP, khususnya terkait Jokowi, hanyalah usulan yang tidak berdasar dari para pemegang hak suara dalam jajak pendapat.


Ketua Umum For Bejo (For Belakang Jokowi), Sugeng Budiono, mendukung kritik Haidar Alwi atas laporan OCCRP tersebut. Tudingan OCCRP terbukti tidak berdasar.

"OCCRP akhirnya mengakui kelemahan risetnya karena tidak memiliki bukti Pak Jokowi korupsi," kata Sugeng Budiono, Jumat 3 Januari 2025.

Sugeng mengingatkan agar rakyat Indonesia senantiasa menjaga marwah Presiden dan mantan Presiden Republik Indonesia.

Sebab, kata Sugeng, menjadi Presiden bukanlah hal mudah. Hanya putra-putri terbaik bangsa yang mampu mengemban amanah tersebut.

"Jangan mau diprovokasi asing melalui tangan-tangan organisasi yang terkesan independen padahal membawa kepentingan pihak tertentu," kata Sugeng.

Relawan Jokowi For Bejo mengaku sangat berterima kasih kepada Haidar Alwi yang telah berhasil menjaga marwah Jokowi di mata dunia.

Menurutnya, Haidar Alwi termasuk sosok yang pertama kali mengkritik riset OCCRP pasca organisasi internasional itu memberikan predikat kepada Jokowi sebagai finalis penjahat terorganisasi dan paling korup di dunia.

Menariknya, kritik dari Haidar Alwi adalah yang paling substansial di antara banyak pihak yang menyoroti riset OCCRP tentang Jokowi.

"Sedangkan yang lainnya hanya membela Jokowi tanpa mampu mematahkan tuduhan OCCRP," pungkas Sugeng.

Mengutip laman resmi OCCRP pada Selasa 31 Desember 2024, Presiden Suriah Bashar Al Assad didapuk sebagai Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption sebagaimana voting jurnalis dunia serta pembaca.

Di luar nama Bashar Al Assad yang baru-baru ini digulingkan, ada lima tokoh dan pemimpin negara masuk nominasi dan mendapat suara terbanyak di bawah Bashar Al Assad, termasuk Jokowi.

"Para finalis yang memperoleh suara terbanyak tahun ini adalah Presiden Kenya, William Ruto; mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo; Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu; mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina; dan pengusaha India, Gautam Adani," demikian laporan OCCRP.



Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya