Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi)/Net

Politik

Akademisi Endus Ada Pesanan di Balik Laporan OCCRP

JUMAT, 03 JANUARI 2025 | 06:50 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Hasil yang menyatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai tokoh terkorup tahun 2024 dicurigai merupakan pesanan pihak tertentu.

Hal itu disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi laporan yang dirilis Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

"Saya kira harus dilihat data tersebut berdasarkan apa, karena tidak bisa kemudian men-judge seseorang tanpa data yang valid. Lembaga penilai Jokowi masuk dalam tokoh terkorup di dunia harus berdasarkan standar dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, karena jika tidak maka bisa jadi publik menilai lembaga tersebut tendensius dan tidak kredibel," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Jumat, 3 Januari 2025.


Ia mendesak agar OCCRP membuka data korupsi yang dilakukan Jokowi kepada publik agar terang benderang.

"Jangan hanya menggiring atau mem-framing informasi, harus jelas panduan dan cara mekanisme penilaian, karena jika tidak benar betapa bahayanya bagi orang yang dinilai tersebut," tutur Saiful.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, jangan hanya hasil yang dipublikasikan, melainkan juga harus ditunjukkan bagaimana proses penilaiannya. Karena jika tidak, maka bisa mengarah kepada fitnah yang sangat kejam kepada Jokowi.

Saiful menyebut  OCCRP sebagai lembaga yang kredibel sudah sepatutnya membeberkan bukti yang valid. Jika tidak ada, maka dapat dianggap sebagai pesanan dari oknum tertentu. 

"Jangan-jangan ada pesanan sehingga kemudian memberikan penilaian yang demikian. Kasihan lembaga tersebut jika mengarah ke sana, selain itu kasian juga Jokowi jika ternyata data dan prosesnya tidak berdasarkan pada data yang valid," ungkapnya.

"Jika benar data dan informasinya, maka tentu penegak hukum harus menindaklanjuti apa yang ditemukan oleh OCCRP tersebut, karena hal tersebut dapat dijadikan petunjuk untuk mengusut tuntas keterlibatan Jokowi dalam berbagai macam kasus korupsi di Indonesia misalnya," pungkas Saiful.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

KPK Periksa Sejumlah Pejabat BPK di Kasus Suap Audit Pemkab Muara Enim

Senin, 14 September 2026 | 14:27

Pembukaan Rekening Massal Bikin Fiskal Pemerintah Makin Tertekan

Senin, 14 September 2026 | 14:26

Menteri Haji Minta Jemaah Bersiap, Biaya Haji Ditargetkan Tuntas Sepekan

Senin, 14 September 2026 | 14:16

Pembunuh Wanita Muda di Kamar Hotel di Tanah Abang Dibekuk

Senin, 14 September 2026 | 14:12

Megaproyek Northern Metropolis Ambisi Hong Kong Cetak Pusat Ekonomi Baru

Senin, 14 September 2026 | 14:09

Dolar AS Jadi Aset Paling Aman Setahun ke Depan

Senin, 14 September 2026 | 14:01

Mantan Aspri Ridwan Kamil Dipanggil KPK

Senin, 14 September 2026 | 14:01

Mobil Listrik China Mulai Jadi Favorit, JAECOO dan BYD Adu Penjualan

Senin, 14 September 2026 | 13:56

Kemenhaj Kawal Keberangkatan 282 Jemaah Umrah PT AAT Mulai 15 September

Senin, 14 September 2026 | 13:48

Kenaikan Harga Cabai Tak Picu Inflasi di Jakarta

Senin, 14 September 2026 | 13:48

Selengkapnya