Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi)/Net

Politik

Akademisi Endus Ada Pesanan di Balik Laporan OCCRP

JUMAT, 03 JANUARI 2025 | 06:50 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Hasil yang menyatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai tokoh terkorup tahun 2024 dicurigai merupakan pesanan pihak tertentu.

Hal itu disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi laporan yang dirilis Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

"Saya kira harus dilihat data tersebut berdasarkan apa, karena tidak bisa kemudian men-judge seseorang tanpa data yang valid. Lembaga penilai Jokowi masuk dalam tokoh terkorup di dunia harus berdasarkan standar dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, karena jika tidak maka bisa jadi publik menilai lembaga tersebut tendensius dan tidak kredibel," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Jumat, 3 Januari 2025.


Ia mendesak agar OCCRP membuka data korupsi yang dilakukan Jokowi kepada publik agar terang benderang.

"Jangan hanya menggiring atau mem-framing informasi, harus jelas panduan dan cara mekanisme penilaian, karena jika tidak benar betapa bahayanya bagi orang yang dinilai tersebut," tutur Saiful.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, jangan hanya hasil yang dipublikasikan, melainkan juga harus ditunjukkan bagaimana proses penilaiannya. Karena jika tidak, maka bisa mengarah kepada fitnah yang sangat kejam kepada Jokowi.

Saiful menyebut  OCCRP sebagai lembaga yang kredibel sudah sepatutnya membeberkan bukti yang valid. Jika tidak ada, maka dapat dianggap sebagai pesanan dari oknum tertentu. 

"Jangan-jangan ada pesanan sehingga kemudian memberikan penilaian yang demikian. Kasihan lembaga tersebut jika mengarah ke sana, selain itu kasian juga Jokowi jika ternyata data dan prosesnya tidak berdasarkan pada data yang valid," ungkapnya.

"Jika benar data dan informasinya, maka tentu penegak hukum harus menindaklanjuti apa yang ditemukan oleh OCCRP tersebut, karena hal tersebut dapat dijadikan petunjuk untuk mengusut tuntas keterlibatan Jokowi dalam berbagai macam kasus korupsi di Indonesia misalnya," pungkas Saiful.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya