Mantan Komisioner KPK, M. Jasin (tangkapan layar/RMOL)
Temuan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menyebut nama Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam finalis pemimpin dunia terkorup seharusnya menjadi celah aparat penegak hukum untuk menelusuri.
Mantan Komisioner KPK, M. Jasin menilai lembaga ini sudah memenuhi aspek kredibilitas yang diakui secara internasional.
“Saya kira lembaga yang sudah diakui dunia, yaitu international recognize sebagai lembaga jurnal investigasi yang telah melakukan kegiatannya sejak tahun 2007 ke beberapa wilayah negara di dunia,” ujar Jasin dikutip dalam kanal Youtube Abraham Samad SPEAK UP, Kamis malam, 2 Januari 2025.
“Ini merupakan suatu hal yang perlu direspons secara positif, khususnya oleh lembaga penegak hukum yang independen,” tambahnya.
Menurut dia, KPK utamanya harus proaktif menelusuri data dan informasi yang diluncurkan OCCRP terkait dugaan korupsi yang dilakukan Jokowi saat memimpin negeri ini 10 tahun.
“Jangan hanya menjadi berita saja yang akhirnya hanya menjadi hiruk pikuk dan kemudian dilupakan. Nah, apalagi ini berbarengan dengan isu adanya data-data yang dikumpulkan oleh Hasto Kristiyanto dan Ibu Connie (Rahakundini) tempatnya di Rusia, kenapa harus di sana? Jadi, saya kira beriringan ini,” jelasnya.
Jasin berharap banyak dengan KPK melalui independensinya untuk melakukan penyelidikan Jokowi. Kendati isu yang berkembang bahwa komisioner KPK saat ini banyak titipan dari Jokowi, namun Jasin tetap mendorong pimpinan KPK agar profesional.
“Jadi membuktikan dirinya bahwa dia itu tidak terkait dengan pesanan Jokowi. Sehingga mereka itu diangkat, tugas mereka itu adalah untuk menangani kasus korupsi. Dia berada dalam lembaga negara dalam penegak hukum yang independen,” tegasnya.
“Jadi luar biasa ini, untuk membuktikan bahwa ini independen atau tidak dites oleh OCCRP. Jadi ditindaklanjuti atau hanya sebagai berita-berita yang akhirnya juga hilang, tidak ada respons apapun,” pungkas Jasin.
Pada Kamis, 2 Januari 2025, dalam situs OCCRP, nama Jokowi juga diketahui telah dihapus atau hilang. Hal ini tentu semakin menimbulkan polemik yang besar di dalam negeri.
