Berita

Rapat panja DPR RI bersama Kementerian Agama/RMOL

Politik

Demokrat Geram BPIH Cuma Turun Rp20 Ribu tapi Jemaah Haji Nombok Rp9 Juta

KAMIS, 02 JANUARI 2025 | 17:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Panitia Kerja (Panja) Haji 2025 Fraksi Demokrat, Ahmad geram lantaran pemerintah hanya mampu mengusulkan penurunan biaya haji sebesar Rp20 ribu.

Hal itu disampaikan Ahmad ketika rapat panja haji 2025 bersama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Januari 2025.

Ahmad mengaku kecewa dengan usulan Kementerian Agama (Kemenag) terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp93.389.684,99. Sebab angka tersebut hanya turun Rp20 ribu dari BPIH sebelumnya sebesar Rp93.410.286.


Mirisnya, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) yang dibebankan kepada masyarakat justru naik dari Rp56 juta menjadi Rp65 juta.

"Turunnya Rp20 ribu, itu kan main-main. Biaya (BPIH) turun Rp29 ribu tapi BIPIH-nya naik menjadi Rp65 juta," kritik Ahmad.

Melihat usulan tersebut, politisi Demokrat ini pun menilai penurunan BPIH sebesar Rp29 ribu tidak akan ada artinya bagi masyarakat. Sebab biaya yang dibayarkan calon jemaah haji justru naik.

"Masyarakat tahunya yang dibayarkan. Calon jemaah haji kita sebagian besar petani Pak, orang-orang pedesaan. Mereka berpuluh-puluh tahun menabung untuk naik haji," tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya