Berita

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang/RMOL

Politik

Skema 60-40 untuk Biaya Haji Agak Berat Dilaksanakan

KAMIS, 02 JANUARI 2025 | 16:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Skema pembayaran biaya haji 2025 yang lebih besar dibebankan kepada jemaah, yaitu 60 persen, dinilai berat untuk dilaksanakan.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menuturkan, perlu ada penetapan basis harga BPIH sebelum menentukan skema 60 persen ditanggung jemaah dan 40 persen diambil dari nilai manfaat.

"Kalau BPIH-nya Rp93,3 juta, skemanya 60-40 mungkin agak berat. Karena sudah disepakati di Komisi VIII, Rp4,4 triliun diberikan ke jamaah yang tidak berangkat," kata Marwan Dasopang usai rapat bersama Dirjen PHU di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis, 2 Januari 2025.


"Jadi kalau sekitar Rp12 triliun, dikurangi Rp4,4 triliun, itu tidak cukup, tidak memadai," sambungnya.

Karena itu, ia menyadari skema 70-30 terlalu berat bagi para jemaah untuk membayar biaya haji 2025.

"Berat sekali bagi jemaah, dan unsur keadilan dengan jemaah yang lalu juga, kenapa yang lalu bisa disubsidi yang sekarang tidak," katanya.

Menurutnya, penurunan skema pembayaran biaya haji perlu dilakukan bertahap.

"Jadi harus bertahap turunnya. Kalau kemarin 60-40 bisa menjadi 65-35. Tapi itu pun nanti kita lihat dulu, kita belum rapat dengan BPKH sesungguhnya mereka punya uang berapa? Kalau dia punya uang seperti yang kita sepakati (Rp)12,4 triliun, saya kira nanti kita leluasa untuk mengelola uangnya itu," tutup Marwan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Tidak Ada Istilah Kebal Hukum, Bareskrim Harus Usut Tuntas Penyadapan Ilegal

Rabu, 11 November 2026 | 22:31

Ragam Produk UMKM Nusantara Meriahkan Pertamina SMEXPO 2026

Rabu, 11 November 2026 | 22:11

Mantan Seskab Era SBY Diperiksa KPK, Ini yang Digali

Rabu, 11 November 2026 | 21:45

Gara-gara Isu Penyadapan, Prabowo Ngaku Kurang Fokus Sapa Tamu di HUT Nasdem

Rabu, 11 November 2026 | 21:25

Komisi III DPR Minta Polda Sulsel dan Pemkab Luwu Jamin Akses Masmindo

Rabu, 11 November 2026 | 21:19

Bencana Puting Beliung Blora-Grobogan Dipastikan Ditangani Cepat

Rabu, 11 November 2026 | 21:19

Penjara Saja Tak Cukup, Pelaku Harus Kehilangan Hasil Kejahatan

Rabu, 11 November 2026 | 21:06

Program Electrifying Marine PLN Dorong Nelayan Lombok Timur Lebih Produktif dan Efisien

Rabu, 11 November 2026 | 21:01

Sampah jadi Alternatif Bahan Bakar Industri Semen

Rabu, 11 November 2026 | 21:01

Asta Cita Prabowo Jadi Harapan Industri Semen pada 2027

Rabu, 11 November 2026 | 20:47

Selengkapnya