Kebersamaan Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama/Ist
Dua mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mendadak menjadi buah bibir.
Meski sempat menjadi rival dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2017 yang penuh dinamika, keduanya kini terlihat akrab.
Kehangatan ini terlihat saat Anies dan Ahok menghadiri acara perayaan Tahun Baru 2025 di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa 31 Desember 2024. Keduanya duduk bersebelahan dan sering terlibat dalam obrolan santai selama acara berlangsung.
Membaca perubahan ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno, Adi Prayitno, memberikan tanggapannya.
"Berpolitik nggak perlu rusuh-rusuh amat. Apalagi pakai ayat segala. Bawa santai-santai saja urusan politik," kata Adi lewat akun X miliknya, Kamis 2 Januari 2025.
Pada Pilkada 2017, rivalitas Anies dan Ahok melibatkan isu yang melampaui politik biasa. Kampanye saat itu diwarnai dengan narasi agama, di mana seruan "jangan pilih pemimpin non-Islam" menggema di sejumlah kelompok masyarakat.
Bahkan, banyak pendakwah menggunakan ayat Al-Qur'an, khususnya Al-Maidah 51, untuk menegaskan seruan tersebut.
Situasi ini memuncak ketika Ahok, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI, terjerat kasus penistaan agama yang melibatkan tafsir ayat tersebut.
Ahok akhirnya kalah dalam Pilkada 2017 dan juga menghadapi vonis hukuman atas kasus penistaan agama.
Sementara itu, Anies berhasil melanjutkan kepemimpinan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ketegangan politik saat itu meninggalkan jejak mendalam, baik dalam relasi politik maupun masyarakat luas.
Namun, pemandangan di Balai Kota pada pergantian tahun menghadirkan cerita berbeda. Ahok dan Anies terlihat berbincang dengan hangat, tanpa kesan rivalitas yang pernah mewarnai hubungan mereka.
Momen kebersamaan ini dinilai sebagai pesan positif untuk dunia politik Indonesia, menunjukkan bahwa perbedaan dalam kontestasi tidak harus berujung pada permusuhan.
"Buktinya dua sosok ini akur di 2025, seakan tak pernah terjadi apapun di Pilkada Jakarta 2017 lalu," tandas analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
