Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Logis Jokowi Masuk Jadi Finalis Tokoh Terkorup Versi OCCRP

KAMIS, 02 JANUARI 2025 | 10:10 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Banyaknya pejabat yang terjerat kasus korupsi selama 10 tahun berkuasa bisa jadi indikator Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) memasukan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai finalis pemimpin paling korup di dunia.

"Faktanya selama 10 tahun menjadi kepala pemerintahan, telah terjadi banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat negara dan pemerintahan," kata Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo kepada RMOL, Kamis 2 Januari 2025.

Meski demikian, Karyono mempertanyakan indikator atau alasan lain dari rilis OCCRP tersebut.


"Terkait indikator dan metodologi memang tergantung pada lembaga yang melakukan penilaian. Jika menggunakan fakta hukum, memang belum ada bukti bahwa Jokowi melakukan korupsi secara pribadi/individu," kata Karyono. 

"Tapi jika indikator yang digunakan adalah kepemimpinan Jokowi sebagai kepala negara dan pemerintahan yang gagal mencegah korupsi dan menciderai demokrasi maka hal itu lebih tepat dan logis," sambungnya.

Bukan hanya soal korupsi, Karyono juga menggarisbawahi demokrasi belakangan ini yang terjadi pengekangan. 

"Penodaan demokrasi, nepotisme dan pengekangan kebebasan sipil semakin marak di era pemerintahan Jokowi," kata Karyono.

Mengutip laman resmi OCCRP pada Selasa 31 Desember 2024, Presiden Suriah Bashar Al Assad didapuk sebagai Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption sebagaimana voting jurnalis dunia serta pembaca.

"Para finalis yang memperoleh suara terbanyak tahun ini adalah Presiden Kenya, William Ruto; mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo; Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu; mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina; dan pengusaha India, Gautam Adani," demikian laporan OCCRP.

Di kesempatan lain, Jokowi sudah bersuara dan menanggapi hasil rilis OCCRP dengan santai.

Bahkan, Jokowi menyebut saat ini banyak bertebaran fitnah serta framing jahat yang tidak diikuti dengan bukti.

"Sekarang banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti, yaitu yang terjadi sekarang kan," kata Jokowi di rumahnya, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Selasa 31 Desember 2024.



Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Keempat Kalinya Indonesia Jadi Tuan Rumah PENSA 2026

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00:25

OMC Bantu Sejukkan Jakarta

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00:02

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

TVRI dan PIM Jajaki Kolaborasi Angkat Kiprah Perempuan Indonesia

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:23

KNMP Kota Sorong Buka Peluang Pasar bagi Nelayan Lokal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:00

Modal Asing Kabur Imbas Sentimen MSCI, BI Jamin Likuiditas Rupiah Memadai

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22:44

Kapal Asal Malaysia Bawa 1,16 Ton Ketamin, Dasco Tegaskan Jaga Generasi Muda

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22:16

BSI Himpun Dana Tabungan Haji Rp18 Triliun, Nasabah Gen Z Naik 30 Persen

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21:15

Wilayah Berdekatan, Mengapa Jakarta Lebih Panas Saat Bogor Masih Diguyur Hujan?

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21:03

KemenHAM Tampilkan Peta Pemenuhan Hak Dasar Hingga Tingkat Desa Berbasis Digital

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 18:35

Selengkapnya