Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo/Ist
Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) masuk daftar finalis tokoh dunia kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda.
Mengutip laman resmi OCCRP hari ini, Selasa, 31 Desember 2024, Presiden Suriah Bashar Al Assad didapuk sebagai Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption sebagaimana voting jurnalis dunia serta pembaca.
Bashar al-Assad dilaporkan memimpin produksi dan distribusi obat terlarang Captagon yang sangat adiktif di negaranya. Praktik ini menghasilkan miliaran Dolar untuk mengoperasikan penjara dan mempertahankan kekuasaan otoriter dan brutal.
Assad melarikan diri dari Suriah dengan membawa sekitar puluhan miliar Dolar hasil jarahan ke Rusia serta meninggalkan warisan kehancuran.
"Selain menjadi diktator seperti ayahnya, Assad juga menambah dimensi kejahatan dan korupsi yang tak terbayangkan, menghancurkan kehidupan banyak orang bahkan di luar perbatasan negaranya sendiri," kata salah satu juri OCCRP 2024, Alia Ibrahim.
Di luar nama Bashar Al Assad yang baru-baru ini digulingkan, ada lima tokoh dan pemimpin negara masuk nominasi dan mendapat suara terbanyak di bawah Bashar Al Assad, termasuk Jokowi.
"Para finalis yang memperoleh suara terbanyak tahun ini adalah Presiden Kenya, William Ruto; mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo; Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu; mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina; dan pengusaha India, Gautam Adani," demikian laporan OCCRP.
Selama 10 tahun memimpin Indonesia, Jokowi kerap dihadapkan berbagai gugatan ke pengadilan hingga beberapa tuduhan dugaan kejahatan. Gugatan dan tuduhan ini makin kencang di akhir masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia.
Di awal tahun 2024, Jokowi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait dugaan nepotisme. Gugatan dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dengan nomor 11/G/TF/2024/PTUN.JKT pada Jumat 12 Januari 2024.
Dugaan nepotisme ini menyangkut pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Di akhir September 2024, Jokowi juga digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan (TAMAK) atas perbuatan melawan hukum. Tak tanggung-tanggung, Jokowi diminta mengembalikan kerugian materiil sebesar Rp5.246 triliun ke kas negara.
Kemudian di pertengahan tahun 2024, Jokowi dinyatakan terbukti bersalah melanggar hak konstitusi rakyat oleh Mahkamah Rakyat Luar Biasa. Jokowi diadili oleh 9 Majelis Hakim Rakyat melalui mekanisme pengaduan konstitusional (
constitutional complaint) atas sederet kasus yang disampaikan 9 pengadu, didukung keterangan 6 saksi dan 4 ahli pada 25 Juni 2024.
Ada sembilan dosa atau disebut juga sebagai nawadosa yang diadukan, di antaranya masalah sosial, politik, lingkungan, keamanan, budaya hingga ekonomi. Alasannya, masyarakat resah dan marah atas tindakan aktif pemerintah dalam pelanggaran hak konstitusional, seperti normalisasi terhadap KKN, pembangunan Rempang Eco City, PLTP Ulumbu 5-6 Poco Leok, Bandara Kulon Progo, reklamasi Teluk Jakarta, eksplorasi nikel dan beberapa lainnya.
Di bulan yang sama, Political Economy and Policy Studie (PEPS) mengungkap sejumlah kejahatan ekonomi yang dilakukan Pemerintahan Jokowi, mulai dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang yang dianggap telah menggusur rakyat.
Kemudian proyek IKN yang dianggap melanggar konstitusi hingga proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek-proyek ini menimbulkan beban baru, akibat bengkaknya biaya pembangunan, utamanya dari unsur bunga.
“Kenapa proyek China dipilih? Karena tidak perlu jaminan APBN. Belum kalau kita bicara korupsi. Korupsi nikel, ilegal. Itu adalah aktornya, aktor utamanya itu adalah orang yang sukarelawan Jokowi dari 2014 dan 2019," kata Managing Director PEPS, Anthony Budiawan, 27 Juni 2024.
