Berita

KPK merilis dua tersangka korupsi shelter tsunami yang dikerjakan Waskita Karya/RMOL

Hukum

Korupsi Shelter Tsunami Waskita Karya Merugikan Negara Rp18,48 Miliar

SENIN, 30 DESEMBER 2024 | 19:45 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengantongi jumlah kerugian negara akibat korupsi proyek pembangunan tempat evakuasi sementara atau shelter tsunami yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kerugian negara telah dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), salah satu lembaga yang menurut undang-undang berwenang menghitung dan menetapkan kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi.

"Ahli penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP (menjelaskan) telah terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp18.486.700.654," kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin, 30 Desember 2024.


Mengutip hasil penilaian fisik tim ahli Institut Teknologi Bandung (ITB) atas bangunan shelter tsunami di NTB, Asep menjelaskan terdapat empat temuan pembangunan gedung shelter bermasalah. Pertama, shelter tsunami gagal dibangun sehingga tidak memenuhi tujuan perencanaan yang telah ditetapkan yaitu terwujudnya bangunan yang dapat memberikan perlindungan masyarakat dari bahaya tsunami.

Lalu, bangunan tidak sepenuhnya memenuhi nota desain yang menjadi rujukan dalam perencanaan, tidak bisa dimanfaatkan masyarakat meski selesai dibangun 2014, dan gedung shelter tsunami pada saat terjadi bencana mengalami kegagalan bangunan sehingga tidak dimanfaatkan pada kondisinya saat ini.

Terkait kasus ini KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka yakni Agus Herijanto selaku Kepala Proyek Waskita Karya, dan Aprialely Nirmala selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Keduanya disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Dari fakta yang disebutkan di atas, telah ditemukan bukti yang cukup tentang perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka Aprialely Nirmala dan Agus Herijanto," pungkas Asep.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

LPSK Terima 8 Permohonan Saksi Kasus Penyadapan Prabowo

Kamis, 12 November 2026 | 18:33

Jokowi Punya Andil di Balik Mundurnya Gibran

Kamis, 12 November 2026 | 18:33

Dipanggil KPK, Tiga Petinggi PT Benteng Tunggal Kompak Mangkir

Kamis, 12 November 2026 | 18:17

Gubernur Jateng Musnahkan 32,7 Juta Batang Rokok Ilegal

Kamis, 12 November 2026 | 18:16

Denyut Songket Silungkang, Menggerakkan Ekonomi Lokal di Sawahlunto

Kamis, 12 November 2026 | 18:15

Kader Golkar Sodorkan Nama Bahlil di Tengah Bursa Pengganti Wapres Gibran

Kamis, 12 November 2026 | 18:07

Taj Yasin Ajak Pelajar Lawan Radikalisme dengan Konten Positif

Kamis, 12 November 2026 | 17:52

Prabowo Apresiasi Kinerja Gibran Selama Dua Tahun Terakhir

Kamis, 12 November 2026 | 17:44

CPNS 2026, Ini Formasi Prioritas dan Peluang untuk PPPK

Kamis, 12 November 2026 | 17:38

Rupiah Tembus Rp18.250 per Dolar AS, Wamenko Drajad: Tak Seperti Krisis 1998

Kamis, 12 November 2026 | 17:36

Selengkapnya