Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto/RMOL
Langkah Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto dan partai berlogo banteng itu menutupi kasus korupsi tertentu dan menjadikannya untuk menyandera lawan politik dianggap sebagai kontribusi negatif terhadap sistem demokrasi di Indonesia.
Begitu disampaikan pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim merespons rencana Hasto yang akan membuka video dugaan tindak pidana korupsi petinggi negara.
Menurut Wildan, sejak awal Hasto tidak berniat untuk membongkar kasus Harun Masiku saat hendak disidik KPK. Kini, setelah rezim pemerintahan berganti, Hasto bakal menggunakan senjata pamungkasnya agar kasusnya bisa dihentikan penyidikannya.
"Adanya sejumlah video tentang bukti-bukti korupsi yang akan dibuka Hasto kepada publik secara jelas menggambarkan adanya praktik saling sandera dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia," kata Wildan kepada
RMOL, Senin 30 Desember 2024.
Menurut Wildan, KPK justru akan diuntungkan apabila Hasto membuka video-video tersebut sebagai kunci untuk menguak kasus Harun Masiku yang menyeret Namanya.
Wildan menilai, video yang berisi bukti-bukti kasus korupsi sebagaimana yang dijelaskan politikus PDIP Guntur Romli itu dipastikan akan menguak tabir korupsi yang dipraktikkan di rezim sebelumnya. Tabir akan terkuak manakala aparat penegak hukum menindaklanjuti penayangan bukti-bukti tersebut.
"Kalau tidak diikuti dengan pemeriksaan lebih lanjut, ya percuma saja video itu dibuka kepada publik. Publik hanya akan menerima geger politik tapi nir penegakan hukum," kata Wildan.
Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini menganggap, langkah Hasto yang hendak membuka video seputar bukti-bukti korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat publik tidak lepas dari kepentingan politik PDIP.
Bahkan, Hasto dan PDIP dianggap sama-sama terdesak. Tidak bisa dipungkiri, mengusik Hasto sama halnya dengan mengusik Megawati Soekarnoputri. Sebab, Hasto merupakan orang kepercayaannya Mega.
"Unsur keterdesakan itulah yang mendorong Hasto membuka bukti baru agar kasus Harun Masiku yang menyeret namanya tidak lagi menjadi fokus di mata KPK," kata Wildan.
"KPK lebih baik fokus pada pengungkapan kasus Harun Masiku. Ancaman dari Hasto bisa diperhitungkan dulu, kalau tidak ada video yang dibuka berarti apa yang disampaikan oleh PDIP sebatas gertakan," sambungnya.
Dalam pengungkapan kasus Harun Masiku ini, menurut Wildan, Hasto sedang memperlihatkan langkah politiknya selama ini.
Pada akhirnya, publik tahu bahwa ada peran Hasto di balik hilangnya Harun Masiku. Hasto akhirnya menjadi terduga dalam upaya menutupi kasus Harun Masiku.
"Jadi, selama sepuluh tahun masa pemerintahan Joko Widodo, ada sekian banyak decoy atau pengalihan yang menjadikan publik tidak tahu sama sekali adanya kasus-kasus korupsi dengan skala tertentu.
Selaku petinggi partai besar, Hasto Kristiyanto memantau, mengetahui, dan merespons dengan seksama semua kasus korupsi yang berpeluang untuk menyandera lawan politik," pungkas Wildan.
