Berita

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin/Ist

Nusantara

Bey Machmudin kepada Wisatawan di Jabar: Jangan Ragu Laporkan Pungli!

SABTU, 28 DESEMBER 2024 | 03:48 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Para wisatawan dan masyarakat diminta untuk berani melaporkan pungutan liar (pungli) yang ditemui saat berwisata di kawasan Jawa Barat (Jabar).

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin, merespons tingginya wisatawan saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) saat ini. 

Menurut Bey, laporan tersebut dapat disampaikan langsung kepada petugas yang tengah berjaga di lapangan.


Bey menjelaskan personel gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama aparat kabupaten/kota, kepolisian, serta Satuan Tugas Saber Pungli telah dikerahkan di tempat-tempat wisata di Jabar.

Lanjut dia, para petugas ini akan ditempatkan di berbagai titik yang dianggap rawan pungli. Langkah ini bertujuan memberikan rasa aman kepada wisatawan yang ingin menikmati liburannya di Jabar.

"Mohon masyarakat kerja samanya juga. Jangan ragu melaporkan kalau dikenakan Pungli dan juga berani melaporkan juga," tegas Bey dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Jumat, 27 Desember 2024.

Selain itu, ia mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang tidak dikenal saat berada di jalan, guna menghindari potensi pungli.

"Seandainya sudah tidak tahan dengan kemacetan, mohon bertanya kepada polisi atau aparat berwenang," ucapnya.

Bey juga menjelaskan bahwa Pemprov Jabar, melalui Satpol PP, akan menempatkan personel di sejumlah kawasan wisata yang rawan pungli, seperti Puncak, Pangandaran, Ciwidey, Pangalengan, dan Lembang.

"Itu yang menjadi fokus perhatian. Tapi juga saya minta tempat-tempat lain yang tergolong sama, dengan aparat desa, seperti itu, jangan ada pungli-pungli itu," tandasnya.

Dengan langkah ini, Pemprov Jabar berharap wisatawan dapat menikmati liburan akhir tahun dengan nyaman dan aman di berbagai destinasi wisata di Jawa Barat.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya