Mobil listrik nasional Malaysia, Proton e.Mas/Dok Proton
Soal penggunaan mobil listrik untuk mobil dinas, Indonesia harus mengakui keunggulan langkah Malaysia. Tak hanya sudah punya mobil listrik nasional, Pemerintah Malaysia juga berencana mengganti kendaraan dinas ke mobil listrik mulai tahun depan.
Proyek ini bertujuan untuk menunjukkan penerapan inisiatif kendaraan rendah emisi di lingkungan pemerintahan, agar bisa ditiru oleh departemen dan lembaga-lembaga lainnya.
Peralihan kendaraan dinas pemerintah ke kendaraan listrik akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun depan.
"Transisi ini tidak dilakukan sekaligus, akan dilaksanakan secara bertahap, namun prosesnya sudah dimulai dan akan segera diselesaikan," ucap Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Hidup, Nik Nazmi Nik Ahmad, dikutip
Bernama, Rabu, 25 Desember 2024.
Namun demikian, Nik Azmi tidak mengungkap lembaga pemerintahan apa saja yang bakal menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas.
"Tergantung kebutuhan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, karena dalam pedoman (peralihan kendaraan pemerintah) perlu dilihat, apa kebutuhannya, tergantung apakah transisi itu bisa dipenuhi oleh EV lokal atau merek EV lain, dan sebagainya," paparnya.
Lebih lanjut Nik Nazmi menjelaskan, transisi kendaraan dinas dari mobil bensin ke mobil listrik berlandaskan pada Guidelines for Transitioning Government Vehicles to EVs, yaitu dokumen panduan yang dirancang Kementerian Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Alam (NRES) melalui Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation (MGTC).
Dokumen tersebut merinci strategi transisi yang mencakup penilaian inventaris armada saat ini untuk mengidentifikasi kebutuhan operasional, pemilihan kendaraan listrik, perencanaan infrastruktur pengisian daya dan analisis biaya, serta pengurangan emisi karbon untuk memastikan transisi yang terencana dan efektif sekaligus memperkuat lingkungan dan agenda keberlanjutan.
"Ini akan memberikan dampak positif dan efektif dalam pengelolaan lingkungan, selain menurunkan biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan pemerintah dalam jangka panjang. Inisiatif ini juga mendukung visi Putrajaya sebagai Kota Rendah Karbon pada 2025 dengan menjadikan Kompleks F sebagai contoh penerapan Zona Rendah Karbon," tuturnya.
"Proyek ini bertujuan untuk menunjukkan penerapan inisiatif rendah karbon di lingkungan pemerintahan, memfasilitasi kepemilikan dan penggunaan kendaraan listrik melalui penyediaan infrastruktur pendukung, serta memberikan contoh bagi kementerian, departemen, dan lembaga lainnya," pungkas Nik Azmi.
