Berita

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu/Net

Dunia

Takut Ditangkap ICC, Netanyahu Batalkan Kunjungan ke Polandia

RABU, 25 DESEMBER 2024 | 14:07 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Jadwal kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Polandia untuk menghadiri acara peringatan 80 tahun pembebasan kamp konsentrasi Auschwitz di Polandia batal dilakukan karena ancaman penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan bulan lalu untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, menuduh mereka melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait dengan genosida yang sedang berlangsung di Gaza.

Polandia merupakan penanda tangan Statuta Roma dan telah menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan ICC.


Netanyahu dan Presiden Israel Isaac Herzog harusnya hadir menghadiri acara tersebut, tetapi karena adanya surat penangkapan, kehadiran mereka akan diwakili Menteri Pendidikan Yoav Kisch.

"Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memilih untuk tidak menghadiri acara peringatan 80 tahun pembebasan kamp konsentrasi Auschwitz di Polandia, dengan alasan kekhawatiran tentang kemungkinan penangkapan menyusul putusan ICC baru-baru ini," ungkap laporan Middle East Monitor pada Rabu, 25 Desember 2024.

Surat perintah ICC menuduh Netanyahu dan Gallant menggunakan kelaparan sebagai metode peperangan dan melakukan tindakan pembunuhan serta penganiayaan.

Keputusan pengadilan tersebut mewajibkan 124 negara anggotanya, termasuk Polandia, untuk menangkap terdakwa jika mereka memasuki wilayah mereka.

Perkembangan ini telah menyebabkan para pemimpin Israel menghindari perjalanan ke Eropa, dengan Netanyahu dan Gallant menahan diri untuk tidak mengunjungi negara-negara yang menjadi anggota ICC.

Meskipun Pasukan Pertahanan Israel (IDF) tidak melarang perjalanan internasional, mereka sekarang melakukan penilaian risiko bagi para prajurit sebelum menyetujui perjalanan ke luar negeri.

Para prajurit cadangan didesak untuk berkonsultasi dengan kementerian luar negeri untuk menilai risiko hukum bepergian ke tujuan-tujuan tertentu.

Pejabat senior IDF, termasuk Kepala Staf Herzi Halevi, dikatakan khawatir tentang fokus ICC pada perwira senior.

Terlepas dari risiko ini, pemerintah Israel telah berjanji untuk mendukung tentara sepenuhnya jika mereka menjadi sasaran tindakan hukum di luar negeri.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya