Berita

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu/Net

Global

Takut Ditangkap ICC, Netanyahu Batalkan Kunjungan ke Polandia

RABU, 25 DESEMBER 2024 | 14:07 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Jadwal kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Polandia untuk menghadiri acara peringatan 80 tahun pembebasan kamp konsentrasi Auschwitz di Polandia batal dilakukan karena ancaman penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan bulan lalu untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, menuduh mereka melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait dengan genosida yang sedang berlangsung di Gaza.

Polandia merupakan penanda tangan Statuta Roma dan telah menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan ICC.


Netanyahu dan Presiden Israel Isaac Herzog harusnya hadir menghadiri acara tersebut, tetapi karena adanya surat penangkapan, kehadiran mereka akan diwakili Menteri Pendidikan Yoav Kisch.

"Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memilih untuk tidak menghadiri acara peringatan 80 tahun pembebasan kamp konsentrasi Auschwitz di Polandia, dengan alasan kekhawatiran tentang kemungkinan penangkapan menyusul putusan ICC baru-baru ini," ungkap laporan Middle East Monitor pada Rabu, 25 Desember 2024.

Surat perintah ICC menuduh Netanyahu dan Gallant menggunakan kelaparan sebagai metode peperangan dan melakukan tindakan pembunuhan serta penganiayaan.

Keputusan pengadilan tersebut mewajibkan 124 negara anggotanya, termasuk Polandia, untuk menangkap terdakwa jika mereka memasuki wilayah mereka.

Perkembangan ini telah menyebabkan para pemimpin Israel menghindari perjalanan ke Eropa, dengan Netanyahu dan Gallant menahan diri untuk tidak mengunjungi negara-negara yang menjadi anggota ICC.

Meskipun Pasukan Pertahanan Israel (IDF) tidak melarang perjalanan internasional, mereka sekarang melakukan penilaian risiko bagi para prajurit sebelum menyetujui perjalanan ke luar negeri.

Para prajurit cadangan didesak untuk berkonsultasi dengan kementerian luar negeri untuk menilai risiko hukum bepergian ke tujuan-tujuan tertentu.

Pejabat senior IDF, termasuk Kepala Staf Herzi Halevi, dikatakan khawatir tentang fokus ICC pada perwira senior.

Terlepas dari risiko ini, pemerintah Israel telah berjanji untuk mendukung tentara sepenuhnya jika mereka menjadi sasaran tindakan hukum di luar negeri.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Golkar Somasi Said Didu-Sri Radjasa

Selasa, 10 November 2026 | 16:21

Gibran Masih Dampingi Prabowo di Acara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional

Selasa, 10 November 2026 | 16:18

Mundur atau Dimakzulkan, Gibran Tetap Berhak Dapat Pensiun?

Selasa, 10 November 2026 | 16:05

Laksma TNI Salim Guncang Kampus Ternama di Moskwa, Ini yang Dibahas

Selasa, 10 November 2026 | 16:00

Prabowo Tak Beri Penolakan atas Niat Gibran Mundur

Selasa, 10 November 2026 | 15:58

Ketika Sebuah Bangsa Kehilangan Kepekaan Terhadap Bahaya

Selasa, 10 November 2026 | 15:55

Masa Depan PSI Makin Rumit Usai Ditinggal Tiga Elite

Selasa, 10 November 2026 | 15:52

Presiden Prabowo Harus Bersih-bersih Kabinet Usai Kasus Penyadapan

Selasa, 10 November 2026 | 15:46

Mundur dari PSI, Tiga Loyalis Jokowi Berpaling ke Prabowo

Selasa, 10 November 2026 | 15:39

Istana Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri ke Prabowo

Selasa, 10 November 2026 | 15:36

Selengkapnya