Berita

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu/Net

Dunia

Takut Ditangkap ICC, Netanyahu Batalkan Kunjungan ke Polandia

RABU, 25 DESEMBER 2024 | 14:07 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Jadwal kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Polandia untuk menghadiri acara peringatan 80 tahun pembebasan kamp konsentrasi Auschwitz di Polandia batal dilakukan karena ancaman penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan bulan lalu untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, menuduh mereka melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait dengan genosida yang sedang berlangsung di Gaza.

Polandia merupakan penanda tangan Statuta Roma dan telah menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan ICC.

Netanyahu dan Presiden Israel Isaac Herzog harusnya hadir menghadiri acara tersebut, tetapi karena adanya surat penangkapan, kehadiran mereka akan diwakili Menteri Pendidikan Yoav Kisch.

"Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memilih untuk tidak menghadiri acara peringatan 80 tahun pembebasan kamp konsentrasi Auschwitz di Polandia, dengan alasan kekhawatiran tentang kemungkinan penangkapan menyusul putusan ICC baru-baru ini," ungkap laporan Middle East Monitor pada Rabu, 25 Desember 2024.

Surat perintah ICC menuduh Netanyahu dan Gallant menggunakan kelaparan sebagai metode peperangan dan melakukan tindakan pembunuhan serta penganiayaan.

Keputusan pengadilan tersebut mewajibkan 124 negara anggotanya, termasuk Polandia, untuk menangkap terdakwa jika mereka memasuki wilayah mereka.

Perkembangan ini telah menyebabkan para pemimpin Israel menghindari perjalanan ke Eropa, dengan Netanyahu dan Gallant menahan diri untuk tidak mengunjungi negara-negara yang menjadi anggota ICC.

Meskipun Pasukan Pertahanan Israel (IDF) tidak melarang perjalanan internasional, mereka sekarang melakukan penilaian risiko bagi para prajurit sebelum menyetujui perjalanan ke luar negeri.

Para prajurit cadangan didesak untuk berkonsultasi dengan kementerian luar negeri untuk menilai risiko hukum bepergian ke tujuan-tujuan tertentu.

Pejabat senior IDF, termasuk Kepala Staf Herzi Halevi, dikatakan khawatir tentang fokus ICC pada perwira senior.

Terlepas dari risiko ini, pemerintah Israel telah berjanji untuk mendukung tentara sepenuhnya jika mereka menjadi sasaran tindakan hukum di luar negeri.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya