Anggota Komisi III DPR, Rudianto Lallo/RMOL
Kasus mantan calon legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Harun Masiku, yang hingga kini belum tuntas meski telah berlalu lima tahun, terhitung sejak 2019 lalu mendapatkan sorotan dari Anggota Komisi III DPR, Rudianto Lallo.
Baru baru ini, KPK menetapkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka di kasus tersebut.
Politikus dari Fraksi Nasdem itu mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyelesaikan kasus tersebut dengan transparan, agar tidak muncul kesan adanya tendensi politik.
Rudianto menegaskan bahwa pihaknya selalu mendukung KPK dalam menegakkan hukum, namun ia berharap agar setiap penanganan kasus dilakukan dengan murni tanpa campur tangan politik.
“Dari awal kan kami dorong KPK untuk setiap kasusnya diluruskan dan dimurnikan, ya jangan ada kesan tendensi politik, mencari-cari kesalahan, mencari kesalahan. Tapi menemukan kesalahan boleh, tapi mencari kesalahan kan tidak boleh,” ujar Rudianto kepada wartawan, Rabu, 25 Desember 2024.
Ia juga mengkritik kepemimpinan KPK periode sebelumnya yang dinilai gagal dalam menuntaskan kasus Harun Masiku, yang mana hingga kini masih berstatus buronan KPK. Menurutnya, kegagalan KPK dalam menghadirkan Harun Masiku sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) ini patut disayangkan.
“Sehingga ini berlarut-larut dan liar. Akhirnya ketika berlarut-larut dan liar, memunculkan persepsi beragam di masyarakat. Ya ada yang mengatakan tendensi politik, ini menarget orang per orang, dan sebagainya. Ini yang tidak baik untuk KPK, karena itu kita dorong KPK,” jelasnya.
Menurutnya, jika KPK lebih transparan sejak awal dalam menangani kasus ini, proses hukum bisa berjalan lebih cepat dan tidak berlarut-larut seperti sekarang.
“Jangan nanti sudah 5 tahun baru itu diungkap lagi, dan sebagainya. Ini kan kegagalan KPK menghadirkan DPO,” tegasnya.
Rudianto juga menanggapi isu adanya tekanan politik yang mempengaruhi penanganan kasus Harun Masiku. Meski ia menghormati proses hukum yang ada, ia mengingatkan agar KPK tidak terjebak dalam praktik yang bisa menurunkan kepercayaan publik.
“Makanya dari awal seandainya kasus ini betul-betul diluruskan dan memurnikan, kan tidak sampai sekarang gitu kan. Dari awal bisa selesai dari periode KPK lama, akhirnya inikan jadi tunggakan, ini yang tidak baik,” jelasnya lagi.
Atas dasar itu, Kapoksi Fraksi Nasdem di Komisi III DPR RI ini pun menekankan pentingnya KPK ke depan untuk segera menghadirkan Harun Masiku, pelaku utama dalam kasus tersebut, agar tidak ada lagi keraguan publik terhadap kinerja lembaga antikorupsi.
“Ya justru harus dihadirkan. Pelaku utamanya kan Harun Masiku, ini yang belum dihadirkan,” pungkasnya.
