Mardani Dorong Pembentukan Gugus Tugas Anti PHK

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 80.000 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga Desember 2024. 

Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2023 yang mencatat sekitar 60.000 pekerja terdampak.

Sebagian besar pekerja yang mengalami PHK berasal dari sektor tekstil dan garmen, yang tengah menghadapi tantangan berat akibat perlambatan ekonomi global dan menurunnya permintaan ekspor.

Menyikapi kondisi ini, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR, Mardani Ali Sera menyampaikan keprihatinannya melalui akun X resminya, Senin 24 Desember 2024.

"PHK bukan hanya menyedihkan, tapi menyengsarakan. Membanting korbannya dengan brutal. Bukan hanya kehilangan pekerjaan dan penghasilan, tapi juga harga diri," ujar Mardani.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) itu pun mendorong pemerintah segera membentuk Gugus Tugas Anti PHK. 

"Ayo segera buat Gugus Tugas Anti PHK, beri pekerjaan padat modal, gunakan dana negara untuk menjaga mereka, mudahkan dapat pekerjaan dan hidupkan industri dan manufaktur," jelasnya.

Mardani berharap langkah ini bisa membantu memitigasi dampak PHK dan mendorong stabilitas ekonomi nasional.