Berita

Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid/Net

Politik

Pernyataan Said Didu Soal PSN Bisa Ganggu Investasi

SELASA, 24 DESEMBER 2024 | 10:37 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ada pihak-pihak tertentu di balik kritik keras mantan Sekretaris BUMN Said Didu terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan PSN Rempang.

Kecurigaan itu diutarakan inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid.

Dia menengarai, apa yang dilakukan Said Didu lewat kritiknya bisa berakibat sentimen yang tendensius terhadap situasi sosial masyarakat.


"Saya menduga juga punya tendensi yang kuat Said Didu Cs untuk membuat menimbulkan rasa rasisme dan sentimen," kata Habib Syakur dalam video yang beredar di media sosial, dikutip Selasa 24 Desember 2024.

Menurutnya, propaganda Said Didu tersebut bisa membuat investor tidak percaya, khususnya dari luar negeri.

"Jika dibiarkan, ya tidak apa apa sebetulnya, tapi kita tidak enak mendengar kebencian diungkapkan Said Didu Cs terutama kebencian kepada Presiden RI ke 7 Joko Widodo," tuturnya.

Terpisah, pengamat politik Indonesia Development Monitoring (IDM) Dedi Rohman sepakat dengan Habib Syakur.

Dedi mengatakan, patut diduga juga pergerakan Said Didu bertujuan menggulingkan pemerintahan Prabowo dengan cara cara menghancurkan proyek Proyek Strategis Nasional.

"Nah kalau sudah begitu memang sebaiknya aparat hukum mulai melakukan investigasi terhadap pergerakan Said Didu yang bisa membahayakan keamanan negara nantinya," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya