Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Prabowo dan DPR Didesak Batalkan PPN 12 Persen

Kelas Menengah Paling Terdampak
SELASA, 24 DESEMBER 2024 | 05:01 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen per 1 Januari 2025, mendapat penolakan luas dari masyarakat.

Pendakwah Ustaz Hilmi Firdausi alias Gus Hilmi mengatakan, apabila kenaikan PPN salah satunya untuk program makan bergizi gratis, lebih baik Presiden Prabowo Subianto membatalkan program tersebut.

"Harga2 pasti akan naik, pendapatan rakyat stagnan hingga hampir dipastikan daya beli akan menurun. Masyarakat kaya mungkin ga akan terlalu merasakannya," kata Gus Hilmi lewat cuitannya di akun X pribadinya yang dikutip Selasa 24 Desember 2024. 


"Yg miskin juga akan menerima subsidi, tapi mayoritas kelas menengah yg akan merasakan dampaknya dan siapa yg akan bantu mereka," lanjutnya.

Menurut Gus Hilmi, untuk membatalkan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen, Presiden Prabowo bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk selanjutnya dibawa ke DPR untuk disepakati dalam penyusunan RAPBN. 

"Bukankah di DPR mayoritas adalah pendukung anda?" tanya Gus Hilmi.

Gus Hilmi juga mendorong DPR kompak bersuara membatalkan rencana kenaikan PPN tersebut.

"Wahai anggota Dewan yg terhormat, yg dipilih dan digaji oleh rakyat...saatnya anda bersuara dan bekerja utk rakyat. Mari satu suara, batalkan kenaikan PPN ini bersama pemerintah," kata Gus Hilmi.

"Insya Allah rakyat Indonesia akan mengapresiasi. Semoga Allah memberkahi orang2 yg selalu cinta negeri ini dan tidak ingin rakyat Indonesia susah & menderita. Baarakallahu fiikum," sambungnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya