Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Prabowo dan DPR Didesak Batalkan PPN 12 Persen

Kelas Menengah Paling Terdampak
SELASA, 24 DESEMBER 2024 | 05:01 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen per 1 Januari 2025, mendapat penolakan luas dari masyarakat.

Pendakwah Ustaz Hilmi Firdausi alias Gus Hilmi mengatakan, apabila kenaikan PPN salah satunya untuk program makan bergizi gratis, lebih baik Presiden Prabowo Subianto membatalkan program tersebut.

"Harga2 pasti akan naik, pendapatan rakyat stagnan hingga hampir dipastikan daya beli akan menurun. Masyarakat kaya mungkin ga akan terlalu merasakannya," kata Gus Hilmi lewat cuitannya di akun X pribadinya yang dikutip Selasa 24 Desember 2024. 


"Yg miskin juga akan menerima subsidi, tapi mayoritas kelas menengah yg akan merasakan dampaknya dan siapa yg akan bantu mereka," lanjutnya.

Menurut Gus Hilmi, untuk membatalkan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen, Presiden Prabowo bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk selanjutnya dibawa ke DPR untuk disepakati dalam penyusunan RAPBN. 

"Bukankah di DPR mayoritas adalah pendukung anda?" tanya Gus Hilmi.

Gus Hilmi juga mendorong DPR kompak bersuara membatalkan rencana kenaikan PPN tersebut.

"Wahai anggota Dewan yg terhormat, yg dipilih dan digaji oleh rakyat...saatnya anda bersuara dan bekerja utk rakyat. Mari satu suara, batalkan kenaikan PPN ini bersama pemerintah," kata Gus Hilmi.

"Insya Allah rakyat Indonesia akan mengapresiasi. Semoga Allah memberkahi orang2 yg selalu cinta negeri ini dan tidak ingin rakyat Indonesia susah & menderita. Baarakallahu fiikum," sambungnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya