Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Prabowo dan DPR Didesak Batalkan PPN 12 Persen

Kelas Menengah Paling Terdampak
SELASA, 24 DESEMBER 2024 | 05:01 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen per 1 Januari 2025, mendapat penolakan luas dari masyarakat.

Pendakwah Ustaz Hilmi Firdausi alias Gus Hilmi mengatakan, apabila kenaikan PPN salah satunya untuk program makan bergizi gratis, lebih baik Presiden Prabowo Subianto membatalkan program tersebut.

"Harga2 pasti akan naik, pendapatan rakyat stagnan hingga hampir dipastikan daya beli akan menurun. Masyarakat kaya mungkin ga akan terlalu merasakannya," kata Gus Hilmi lewat cuitannya di akun X pribadinya yang dikutip Selasa 24 Desember 2024. 


"Yg miskin juga akan menerima subsidi, tapi mayoritas kelas menengah yg akan merasakan dampaknya dan siapa yg akan bantu mereka," lanjutnya.

Menurut Gus Hilmi, untuk membatalkan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen, Presiden Prabowo bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk selanjutnya dibawa ke DPR untuk disepakati dalam penyusunan RAPBN. 

"Bukankah di DPR mayoritas adalah pendukung anda?" tanya Gus Hilmi.

Gus Hilmi juga mendorong DPR kompak bersuara membatalkan rencana kenaikan PPN tersebut.

"Wahai anggota Dewan yg terhormat, yg dipilih dan digaji oleh rakyat...saatnya anda bersuara dan bekerja utk rakyat. Mari satu suara, batalkan kenaikan PPN ini bersama pemerintah," kata Gus Hilmi.

"Insya Allah rakyat Indonesia akan mengapresiasi. Semoga Allah memberkahi orang2 yg selalu cinta negeri ini dan tidak ingin rakyat Indonesia susah & menderita. Baarakallahu fiikum," sambungnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya