Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Prabowo dan DPR Didesak Batalkan PPN 12 Persen

Kelas Menengah Paling Terdampak
SELASA, 24 DESEMBER 2024 | 05:01 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen per 1 Januari 2025, mendapat penolakan luas dari masyarakat.

Pendakwah Ustaz Hilmi Firdausi alias Gus Hilmi mengatakan, apabila kenaikan PPN salah satunya untuk program makan bergizi gratis, lebih baik Presiden Prabowo Subianto membatalkan program tersebut.

"Harga2 pasti akan naik, pendapatan rakyat stagnan hingga hampir dipastikan daya beli akan menurun. Masyarakat kaya mungkin ga akan terlalu merasakannya," kata Gus Hilmi lewat cuitannya di akun X pribadinya yang dikutip Selasa 24 Desember 2024. 


"Yg miskin juga akan menerima subsidi, tapi mayoritas kelas menengah yg akan merasakan dampaknya dan siapa yg akan bantu mereka," lanjutnya.

Menurut Gus Hilmi, untuk membatalkan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen, Presiden Prabowo bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk selanjutnya dibawa ke DPR untuk disepakati dalam penyusunan RAPBN. 

"Bukankah di DPR mayoritas adalah pendukung anda?" tanya Gus Hilmi.

Gus Hilmi juga mendorong DPR kompak bersuara membatalkan rencana kenaikan PPN tersebut.

"Wahai anggota Dewan yg terhormat, yg dipilih dan digaji oleh rakyat...saatnya anda bersuara dan bekerja utk rakyat. Mari satu suara, batalkan kenaikan PPN ini bersama pemerintah," kata Gus Hilmi.

"Insya Allah rakyat Indonesia akan mengapresiasi. Semoga Allah memberkahi orang2 yg selalu cinta negeri ini dan tidak ingin rakyat Indonesia susah & menderita. Baarakallahu fiikum," sambungnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya