Berita

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno/Istimewa

Politik

Dulu Dukung Sekarang Menolak, Politik Indonesia Mirip Drakor

SENIN, 23 DESEMBER 2024 | 19:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dinamika politik Indonesia dinilai Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno sebagai sesuatu yang sering kali tidak konsisten. Layaknya drama yang penuh intrik.

"Di negara ini, lihat politik kita memang mirip drakor (drama Korea, red)," kata Adi seperti dikutip redaksi melalui akun X pribadinya, Senin 23 Desember 2024.

Menurut analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu, mendukung suatu kebijakan kemudian dengan heroik menolaknya adalah fenomena lumrah.


"Kadang dukung aturan tertentu setelah itu heroik menolak, itu biasa. Hampir terjadi ke semua partai dan politisi. Tak usah heran," sebutnya. 

Hal ini, menurut Adi, mencerminkan realitas politik Indonesia. Di mana keputusan sering kali tidak didasarkan pada konsistensi ideologi, melainkan hanya berdasarkan kepentingan.

"Semua tergantung posisi politik. Itu aja," tandas Adi.

Pernyataan Adi ini seolah sedang menyentil sikap PDIP yang dinilai ambigu dalam merespons kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen per 1 Januari 2025. 

PDIP dinilai 'masuk angin' dalam menyikapi kenaikan tarif PPN. Padahal partai berlambang banteng moncong putih itu dipandang sangat ngotot ketika wacana ini mencuat di DPR.

Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu merupakan inisiator sekaligus memimpin Panitia Kerja (Panja) Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebagai cikal bakal dari kenaikan PPN 12 persen.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya