Berita

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno/Istimewa

Politik

Dulu Dukung Sekarang Menolak, Politik Indonesia Mirip Drakor

SENIN, 23 DESEMBER 2024 | 19:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dinamika politik Indonesia dinilai Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno sebagai sesuatu yang sering kali tidak konsisten. Layaknya drama yang penuh intrik.

"Di negara ini, lihat politik kita memang mirip drakor (drama Korea, red)," kata Adi seperti dikutip redaksi melalui akun X pribadinya, Senin 23 Desember 2024.

Menurut analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu, mendukung suatu kebijakan kemudian dengan heroik menolaknya adalah fenomena lumrah.


"Kadang dukung aturan tertentu setelah itu heroik menolak, itu biasa. Hampir terjadi ke semua partai dan politisi. Tak usah heran," sebutnya. 

Hal ini, menurut Adi, mencerminkan realitas politik Indonesia. Di mana keputusan sering kali tidak didasarkan pada konsistensi ideologi, melainkan hanya berdasarkan kepentingan.

"Semua tergantung posisi politik. Itu aja," tandas Adi.

Pernyataan Adi ini seolah sedang menyentil sikap PDIP yang dinilai ambigu dalam merespons kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen per 1 Januari 2025. 

PDIP dinilai 'masuk angin' dalam menyikapi kenaikan tarif PPN. Padahal partai berlambang banteng moncong putih itu dipandang sangat ngotot ketika wacana ini mencuat di DPR.

Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu merupakan inisiator sekaligus memimpin Panitia Kerja (Panja) Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebagai cikal bakal dari kenaikan PPN 12 persen.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

PBB Dorong Implementasi Segera Prinsip Bisnis Berbasis HAM di Indonesia

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:05

Membongkar Praktik Haram MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:00

Indonesia Sedang Hadapi Perang Sumber Daya

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:34

Berantas Korupsi di BGN jadi Bukti Prabowo Jalankan Amanat Reformasi 98

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:28

Warga Tuntut Pengurus P3SRS Apartemen Taman Rasuna Diberhentikan

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:07

Pemuda Katolik Dukung Kejagung Bersih-bersih BGN

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:40

Ketua SC Muktamar X PPP Ngaku Borong Kamar Lantai 10 untuk Persidangan

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:17

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Dadan Hindayana Cs Terlalu Berani Korupsi!

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:02

Badko HMI Sultra Laporkan Dua Perusahaan Tambang ke Kejagung

Rabu, 03 Juni 2026 | 23:50

Selengkapnya