Berita

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno/Istimewa

Politik

Dulu Dukung Sekarang Menolak, Politik Indonesia Mirip Drakor

SENIN, 23 DESEMBER 2024 | 19:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dinamika politik Indonesia dinilai Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno sebagai sesuatu yang sering kali tidak konsisten. Layaknya drama yang penuh intrik.

"Di negara ini, lihat politik kita memang mirip drakor (drama Korea, red)," kata Adi seperti dikutip redaksi melalui akun X pribadinya, Senin 23 Desember 2024.

Menurut analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu, mendukung suatu kebijakan kemudian dengan heroik menolaknya adalah fenomena lumrah.


"Kadang dukung aturan tertentu setelah itu heroik menolak, itu biasa. Hampir terjadi ke semua partai dan politisi. Tak usah heran," sebutnya. 

Hal ini, menurut Adi, mencerminkan realitas politik Indonesia. Di mana keputusan sering kali tidak didasarkan pada konsistensi ideologi, melainkan hanya berdasarkan kepentingan.

"Semua tergantung posisi politik. Itu aja," tandas Adi.

Pernyataan Adi ini seolah sedang menyentil sikap PDIP yang dinilai ambigu dalam merespons kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen per 1 Januari 2025. 

PDIP dinilai 'masuk angin' dalam menyikapi kenaikan tarif PPN. Padahal partai berlambang banteng moncong putih itu dipandang sangat ngotot ketika wacana ini mencuat di DPR.

Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu merupakan inisiator sekaligus memimpin Panitia Kerja (Panja) Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebagai cikal bakal dari kenaikan PPN 12 persen.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya