Berita

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno/Istimewa

Politik

Dulu Dukung Sekarang Menolak, Politik Indonesia Mirip Drakor

SENIN, 23 DESEMBER 2024 | 19:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dinamika politik Indonesia dinilai Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno sebagai sesuatu yang sering kali tidak konsisten. Layaknya drama yang penuh intrik.

"Di negara ini, lihat politik kita memang mirip drakor (drama Korea, red)," kata Adi seperti dikutip redaksi melalui akun X pribadinya, Senin 23 Desember 2024.

Menurut analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu, mendukung suatu kebijakan kemudian dengan heroik menolaknya adalah fenomena lumrah.


"Kadang dukung aturan tertentu setelah itu heroik menolak, itu biasa. Hampir terjadi ke semua partai dan politisi. Tak usah heran," sebutnya. 

Hal ini, menurut Adi, mencerminkan realitas politik Indonesia. Di mana keputusan sering kali tidak didasarkan pada konsistensi ideologi, melainkan hanya berdasarkan kepentingan.

"Semua tergantung posisi politik. Itu aja," tandas Adi.

Pernyataan Adi ini seolah sedang menyentil sikap PDIP yang dinilai ambigu dalam merespons kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen per 1 Januari 2025. 

PDIP dinilai 'masuk angin' dalam menyikapi kenaikan tarif PPN. Padahal partai berlambang banteng moncong putih itu dipandang sangat ngotot ketika wacana ini mencuat di DPR.

Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu merupakan inisiator sekaligus memimpin Panitia Kerja (Panja) Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebagai cikal bakal dari kenaikan PPN 12 persen.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya