Pemerintah Diminta Tata Ulang Dana Subsidi BBM, Listrik dan LPG

Pemerintah diminta menata ulang dana negara yang bakal dikeluarkan sebesar Rp395 triliun, yang bakal dialokasikan untuk BBM, Listrik dan LPG, tahun depan.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menilai angka Rp395 triliun merupakan dana yang besar sehingga perlu penataan keuangan yang lebih akurat dan tepat sasaran.

“Gini, totalnya untuk tahun depan itu Rp395 triliun, memang itu angka yang besar. Saya kira pemerintah perlu menatanya kembali. Dalam artian bahwa penataan itu berbasis data yang akurat,” kata Eddy Soeparno di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 23 Desember 2024.

“Sehingga kita bisa mengetahui sesungguhnya berapa yang betul-betul efektif dan mengena kepada mereka yang berhak untuk menerima,” sambungnya.

Ia mengurai alokasi subsidi BBM, gas LPG 3kg, yang menelan dana subsidi cukup besar, dibandingkan listrik yang hanya Rp83 triliun. 

Oleh sebab itu, pemerintah diminta perlu menata ulang dana tersebut agar lebih tepat sasaran. 

“Nah ini yang saya kira perlu diperhatikan pemerintah agar kita bisa kemudian melihat pemanfaatan anggaran itu lebih tepat sasaran. Kalau memang ada yang bisa dihemat, tentu kan bisa dialokasikan untuk tempat yang lain,” ucapnya. 

Menurutnya, ke depan perlu ada monitoring dan perlu ada payung hukum untuk dana subsidi. Khusus untuk BBM, payung hukumnya sudah ada, tinggal direvisi Perpres 191 tahun 2014.

“Dan khusus untuk LPG 3 kg, itu perlu ada wacana akan Apakah diberikan langsung subsidi-nya kepada penerima atau tetap seperti yang sekarang,” tegas dia.

“Kita sedang mempelajari dan mudah-mudahan kalau memang solusi untuk memberikan subsidi itu langsung kepada penerima LPG 3 kg,” sambungnya.

Ia menambahkan, subsidi LPG bisa dikurangi agar bisa memberikan manfaat kepada kebijakan yang lain.

“Saya kira banyak anggaran dari subsidi LPG 3 kg bisa dikurangi untuk yang lain, untuk makan siang bergizi, bantalan sosial bertambah,” tutupnya.