Dirjen Bea Cukai, Askolani/Net
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, dicecar tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait ekspor batubara yang dilakukan mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.
Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa Askolani sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 20 Desember 2024.
"Saksi hadir didalami terkait dengan ekspor batubara," kata Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, kepada wartawan, Senin sore, 23 Desember 2024.
Tessa menyebut, batubara yang diekspor itu dikirim ke beberapa negara, seperti India, Vietnam, dan Korea Selatan.
Pemeriksaan Askolani ini dilakukan KPK karena tengah mengusut dugaan penerimaan gratifikasi Rita Widyasari yang diduga menerima 5 dolar AS per metrik ton batubara.
Sebelumnya, KPK telah melakukan penyitaan terhadap 536 dokumen, bukti elektronik, serta 91 unit kendaraan terdiri motor dan mobil berbagai merek, seperti Lamborghini, McLaren, BMW, Mercedes Benz, dan lain-lain.
Selain itu, tim penyidik juga menyita 5 bidang tanah dan bangunan, serta 30
Luxury Good berupa jam tangan berbagai merek, seperti Rolex berbagai type dan model, Hublot Big Bang, Chopard Mille, hingga Richard Mille.
Rita Widyasari telah ditetapkan sebagai tersangka TPPU bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin, pada 16 Januari 2018. Mereka diduga bersama-sama menerima dari sejumlah pihak, baik dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD selama Rita menjabat Bupati Kukar.
Rita dan Khairudin diduga menguasai hasil tindak pidana korupsi dengan nilai sekitar Rp436 miliar. Mereka diduga telah membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan yang diatasnamakan orang lain, tanah, dan uang ataupun dalam bentuk lainnya.
Khairudin merupakan mantan Anggota DPRD Kukar, sekaligus salah satu anggota tim pemenangan Rita yang dikenal sebagai Tim 11.
Rita juga telah dieksekusi ke Lapas Perempuan Pondok Bambu setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018. Rita terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.
