Mantan notaris asal Surabaya, Wahyudi Suyanto/Ist
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan atas penetapan tersangka mantan notaris Surabaya, Wahyudi Suyanto hari ini, Senin, 23 Desember 2024.
Ini menjadi sidang kedua kalinya setelah sebelumnya digelar perdana pada Selasa, 17 Desember 2024 lalu dengan nomor 128/Pid/pra/2024/PN.Jkt.Sel. Dalam sidang ini, Mabes Polri menjadi pihak tergugat.
Gugatan ini dilayangkan Wahyudi lantaran tidak terima ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan.
Wahyudi Suyanto menjadi tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan atas proses jual beli tanah seluas 16.766 meter persegi. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Randy Piangga Basuki Putra sebagai kuasa dari warga Surabaya pemilik tanah bernama Gustiansyah D Kameron.
Kasus itu berawal dari perjanjian jual beli tanah seluas 16.766 meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 991/Kelurahan Kenjeran berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 144 tanggal 29 Maret 2005.
Gustiansyah menjual tanah tersebut pada Budi Said melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No 144 yang dibuat di hadapan notaris Wahyudi Suyanto.
Sesuai PPJB No 144, harga objek tersebut senilai Rp3,3 miliar, namun baru dibayarkan sebesar Rp1,67 miliar. Sertifikat Hak Guna Bangunan No 991 tersebut disebut dititipkan kepada Wahyudi untuk menjamin terlaksananya transaksi. Namun, hingga saat ini, Budi Said belum melunasi kewajibannya membayar pembelian tanah.
Sebelumnya, kuasa hukum Wahyudi Suyanto pada Kantor Hukum William Hutabulu & Co, berdalih kliennya selaku pihak yang dititipkan sertifikat tidak bisa memutuskan kepada siapa sertifikat akan diberikan.
Ia berkilah, berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap, baik Budi Said maupun Gustiansyah sama-sama dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas SHGB No 991.
"Klien kami bimbang putusan mana yang benar dan harus dipatuhi, sehingga bisa menyerahkan sertifikat kepada pihak yang sah agar tidak timbul masalah hukum di kemudian hari," ujar kuasa hukum.
Namun, putusan tanah antara Gustiansyah D Kameron dengan Budi Said dan Wahyudi Suyanto tersebut sudah diputus hingga Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung (MA). Dalam putusannya, MA menolak PK yang diajukan Budi Said dan menyatakan permohonan Gustiansyah atas eksekusi mempunyai kekuatan eksekutorial.
Diketahui, sebelum menjadi tersangka dalam proses jual beli hak tanah ini, Wahyudi juga pernah tersandung kasus pidana dan perdata. Wahyudi pernah dilaporkan atas kasus dugaan pemalsuan surat dan pemalsuan akta otentik ke Polda Jawa Timur pada 2023.
Semasa menjadi notaris, Wahyudi kerap menangani urusan tanah bermasalah. Ia pernah menangani sengketa tanah dan Pasar Turi dengan almarhum Cen Liang. Selain itu, ia juga menangani sengketa tanah di Sipoa hingga urusan tanah dengan pengusaha properti Teguh Kinarto dan Widji.
