Berita

Terusan Panama/Britanica

Bisnis

Trump Ancam Ambil Alih Terusan Panama

SENIN, 23 DESEMBER 2024 | 08:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Presiden AS terpilih Donald Trump menuduh Panama mengenakan tarif yang berlebihan untuk penggunaan Terusan Panama.

Melalui pernyataannya di Truth Social, Trump memperingatkan jika Panama tidak mengelola terusan tersebut dengan cara yang dapat diterima, ia akan menuntut sekutu AS tersebut untuk menyerahkannya.

“Biaya yang dibebankan oleh Panama sungguh menggelikan, terutama jika kita mengetahui kemurahan hati luar biasa yang telah diberikan AS kepada Panama,” tulis Trump, seperti dikutip dari Nikkei Asia, Senin 23 Desember 2024.


Trump juga mengungkapkan bahwa AS memberikan kemurahan hati terhadap Panama sebagai tanda kerja sama yang mungkin belum tentu diberikan kepada negara lain.

“Itu tidak diberikan untuk kepentingan orang lain, tetapi hanya sebagai tanda kerja sama dengan kami dan Panama. Jika prinsip-prinsip, baik moral maupun hukum, dari sikap murah hati untuk memberi ini tidak diikuti, maka kami akan menuntut agar Terusan Panama dikembalikan kepada kami, secara penuh, dan tanpa pertanyaan," lanjut Trump. 

Selain itu, Trump juga memperingatkan bahwa ia tidak akan membiarkan terusan tersebut jatuh ke "tangan yang salah". 

Ia tampaknya memperingatkan tentang potensi pengaruh China pada jalur tersebut, dengan menulis bahwa terusan tersebut tidak boleh dikelola oleh China.

Postingan tersebut merupakan contoh yang sangat langka dari seorang pemimpin AS yang mengatakan bahwa ia dapat mendorong negara berdaulat untuk menyerahkan wilayahnya. 

Postingan tersebut juga menggarisbawahi perubahan yang diharapkan dalam diplomasi AS di bawah Trump, yang secara historis tidak pernah menghindar dari ancaman terhadap sekutu dan menggunakan retorika yang agresif ketika berhadapan dengan mitranya.

Amerika Serikat sebagian besar membangun terusan tersebut dan mengelola wilayah di sekitar jalur tersebut selama beberapa dekade. Namun, pemerintah AS menyerahkan sepenuhnya kendali terusan tersebut kepada Panama pada tahun 1999 setelah periode administrasi bersama.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya