Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Muhammad Rofiqi/Ist
Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Muhammad Rofiqi mengaku heran dengan sikap politik para politisi PDIP akhir-akhir ini yang getol mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran soal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen.
Pasalnya, kata wakil rakyat asal Kalimantan Selatan itu, terbentuknya aturan PPN 12 persen merupakan produk dari pemerintah dan DPR RI sebelumnya dan partai Banteng ketika itu periode 2019-2024 lalu merupakan partai penguasa di parlemen.
"Ini bukan produknya Pak Prabowo, undang-undang ini disahkan pada Tahun 2021 lalu. Ketika itu, PDIP kan sebagai partai penguasa, jumlah mereka di DPR RI juga terbanyak, ketua Panja UU ini juga dari mereka, Pak Dolfie (Dolfie Othniel Frederic Palit). Justru mereka yang mengusulkan dan keputusan sudah menjadi kesepakatan bersama, kenapa malah sekarang lempar batu menyalahkan Pak Prabowo," ujar Rofiqi melalui keterangannya, Minggu, 22 Desember 2024.
Rofiqi menilai, PDIP sedang bersandiwara drama politik untuk mencari simpati publik dengan mengkambinghitamkan pemerintahan Prabowo-Gibran.
PDIP, lanjut dia, terkesan memprovokasi publik dengan sentimen negatif seolah pemerintahan Prabowo-Gibran tidak peduli dengan nasib rakyat kecil.
Sikap kurang bijak itu, kata Rofiqi seharusnya tidak layak dipertontonkan kepada publik, karena rekam jejak digital terkait kenaikan PPN 12 persen ini masih ada di ruang publik.
"Kenapa sekarang PDIP yang paling depan menyerang kebijakan ini, apa mereka sudah lupa ingatan atau lagi pencitraan atau lempar batu sembunyi tangan," sindir dia.
"Seolah-olah minta dibatalkan, tapi kenyataannya, dulu mereka yang mengusulkan. Ketua Panja nya saja dari mereka kok," ujar dia.
Rofiqi menilai, semestinya, PDIP itu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto terkait penetapan PPN 12 persen ini. Sebab, penetapan ini hanya diberlakukan untuk barang mewah secara selektif.
"Harusnya mereka jujur dan bisa mengakui perjuangan Prabowo yang memperjuangkan pelaksanaan UU-nya dibatasi hanya menyasar barang mewah," jelas dia.
"Mari kita bersama-sama membangun bangsa dan negara, menuntaskan tantangan ekonomi dan memastikan kebijakan ini bisa berjalan dengan baik dan bijaksana demi kepentingan rakyat," tandasnya.
